Kemenag Siapkan Haji dan Umrah secara Profesional, Inklusif, dan Tidak Diskriminatif

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan pihaknya terus mempersiapkan penyelenggaran haji dan umrah 1443 H. Kata dia, persiapan tersebut dilakukan secara profesional, inklusif, terbuka, dan tidak diskriminatif.

"Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendorong percepatan persiapan ibadah haji dan umrah 1443 H secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif," kata Hilman di Jakarta, Sabtu (30/10/2021).

Dia menambahkan, Menag juga minta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat, baik terkait jemaah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), protokol kesehatan, serta persiapan lainnya," sambungnya.

Menurut Hilman, keterbukaan dan profesionalitas penting karena ibadah haji dan umrah menjadi ajang silaturahim antar umat Islam dari berbagai latar belakang.

"Arahan Menag jelas dan tegas, pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus lebih inklusif karena ibadah ini milik semua umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan, tanpa ada diskriminasi dan perbedaan, baik prioritas jemaah, penyelenggara maupun para pembimbing haji dan umrah," ucapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Prioritas Umrah

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen AHU Kemenag) Hilman Latief mengatakan, sudah berkordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai negoisasi dengan pihak Arab Saudi untuk kembali diizinkannya jemaah Indonesia untuk melangsungkan umrah di masa pandemi.

Hal tersebut disampaikannya saat gelar sosialisasi persiapan penyelenggaraan haji 2022 dan umrah 2021 di Hotel Grand Orchardz, Jakarta, Senin (18/10/2021).

"Pertama kami sudah kordinasi sudah dengan pihak Direktur Timur Tengah dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri sebagai upaya diizinkannya jemaah umrah Indonesia untuk ibadah umrah," kata Hilman.

Dia menuturkan, Konsul Haji dan Umrah KJRI Jeddah juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk perkembangan kebijakan penyelenggaraan umrah.

"Kami sudah ketemu pihak Saudi tiga kali. Kita diskusi persiapan penyelenggaraan perjalanan umrah tahun ini. Hasil pertemuan terakhir dengan Dubes Arab Saudi menyampaikan umrah untuk jemaah Indonesia segera dibuka dan menjadi prioritas keberangkatan ibadah umrah," jelas Hilman.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel