Kemendag gandeng Unpas dan UPI terkait perlindungan konsumen

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng Universitas Pasundan (Unpas) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk membangun jejaring kerja di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.


"Dalam upaya meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia dari Mampu menjadi Berdaya, Ditjen PKTN menggandeng civitas academica Unpas dan UPI untuk membangun jejaring kerja di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga," kata Direktur Jenderal PKTN Kemendag Veri Anggrijono dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Kementerian Perdagangan terus menggalakkan pemahaman dan implementasi konsumen berdaya di segala lapisan masyarakat, salah satunya, di kalangan civitas academica yang merupakan salah satu garda terdepan untuk menjadi generasi konsumen berdaya.

"Nantinya, para akademisi dapat berperan serta dalam penyelenggaraan maupun penyebaran informasi, serta penerapan upaya perlindungan konsumen dalam pembelajaran dan aktivitas di dalam atau di luar kampus," kata Veri Anggrijono.


Veri menerangkan, untuk meningkatkan level IKK Indonesia, diperlukan sinergi antara para pemangku kepentingan. Salah satunya, dengan dunia kampus yang memiliki peran aktif dalam memberikan pemahaman kepada konsumen.

Hal ini mengingat mahasiswa merupakan agen perubahan sekaligus generasi penerus bangsa, serta dapat memberikan peran nyata ke lingkungan sekitar dengan turun langsung ke masyarakat.


“Kami sangat mengapresiasi Unpas dan UPI atas antusiasme dan peran aktifnya dalam melakukan kegiatan perlindungan konsumen melalui Kesepakatan Bersama ini. Sehingga, tujuan perlindungan konsumen dapat diimplementasikan dengan baik untuk mewujudkan konsumen yang berdaya dan cinta produk dalam negeri,” kata Veri.

Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Eddy Jusuf menyampaikan, pihaknya turut mengapresiasi Ditjen PKTN yang telah menyambut baik penandatanganan ini dan berharap kesepakatan ini dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan keberdayaan konsumen di Indonesia.

Sedangkan, Rektor UPI Solehuddin menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas dan memperkaya pengetahuan para mahasiswa di bidang perlindungan konsumen, perlu adanya pengembangan jejaring dan interaksi dengan berbagai pihak.


Sehingga, para mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan negeri.

Pada 2021, IKK Indonesia sebesar 50,39 dan konsumen Indonesia telah berada pada level mampu, yang artinya para konsumen Indonesia baru mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri. Namun, belum sepenuhnya menegakkan haknya sebagai konsumen.

Sementara itu, Provinsi Jawa Barat memiliki nilai IKK pada level 53,24. Konsumen Provinsi Jawa Barat dinilai cukup mampu untuk menggunakan dan menegakkan haknya sebagai konsumen. Jawa Barat juga pernah menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Peduli Konsumen pada 2014, 2017, dan 2018.

Dengan ditandatanganinya dua kesepakatan ini, maka hingga 2022, Kemendag telah menandatangani 48 Kesepakatan Bersama dengan Perguruan Tinggi pada 32 Provinsi di Indonesia.


Diharapkan, kegiatan ini dapat terus berkembang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di wilayah ibu kota provinsi, namun sampai ke wilayah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, serta Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI.

Baca juga: Kemendag dorong penguatan perlindungan konsumen

Baca juga: Mendag dan asosiasi sebut pentingnya perlindungan konsumen kripto

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel