Kemendag raih predikat wilayah bebas korupsi untuk pertama kali

Nusarina Yuliastuti
·Bacaan 3 menit

Tiga unit Eselon II Kementerian Perdagangan (Kemendag) meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dalam program zona integritas yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam acara penganugerahan penghargaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Tahun 2020 kepada unit-unit kerja di Kemendag di Bogor, Jawa Barat, Senin (21/12), yang turut dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, mengatakan penghargaan predikat WBK itu merupakan yang pertama diraih Kemendag.

"Saya sangat mengapresiasi keberhasilan ini. Dengan diperolehnya predikat WBK oleh tiga unit di Kemendag, ini berarti masih ada ruang perbaikan bagi unit pelayanan publik lainnya di lingkungan Kemendag dan ini menjadi tugas kita bersama agar tata kelola pemerintahan kita menjadi lebih baik lagi. Implementasi tata kelola yang baik ini harus dilakukan hingga ke unit terkecil," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Mulai 2021, Kemendag wajibkan komoditas dagang antarpulau tercatat

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria kinerja pelayanan yang baik, serta didukung dengan integritas pegawai yang tinggi.

Tiga unit Eselon II yang mendapatkan predikat WBK yaitu Direktorat Metrologi dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN); serta Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia pada Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN).

Agus meyakini, dengan diimbangi pelaksanaan tata kelola yang baik, bersih, dan berkualitas, maka target-target kinerja Kemendag seperti menjaga neraca perdagangan surplus, meningkatkan ekspor nonmigas, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, serta menyukseskan perundingan perdagangan internasional akan tercapai lebih optimal.

Perbaikan tata kelola pemerintahan juga diharapkan dapat mempertahankan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kemendag tetap wajar tanpa pengecualian (WTP), indeks reformasi birokrasi (RB) meningkat, serta peraih WBK semakin bertambah pada tahun berikutnya.

"Hal ini guna memastikan berbagai target kinerja Kemendag dapat kita capai dengan transparan dan akuntabel, serta berdampak nyata bagi pemulihan ekonomi Indonesia," lanjutnya.

Baca juga: MenpanRB dan Ketua KPK serahkan penghargaan pada 10 pemimpin perubahan

Agus juga mengapresiasi Tim Inspektorat Jenderal yang telah melakukan pendampingan terhadap unit-unit kerja dalam proses evaluasi zona integritas sehingga Kemendag tahun ini memperoleh predikat WBK.

Selanjutnya, ia mengharapkan agar Inspektorat Jenderal terus mengawal implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Kemendag dan fokus pada upaya-upaya pencegahan mengingat target kinerja Kemendag yang cukup tinggi.

Untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas, Kemendag juga telah membangun Wilayah Tertib Admintrasi (WTA). Program WTA menjadi instrumen untuk menjaga tata kelola pemerintahan di Kemendag.

Evaluasi WTA dilakukan terhadap unit-unit kerja di Kemendag setiap tahunnya oleh Inspektorat Jenderal Kemendag untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik, bersih, dan berkualitas.

Baca juga: Kominfo raih predikat wilayah bebas korupsi 2020

Dalam menjaga WTA di lingkungan Kemendag, Inspektorat Jenderal Kemendag bertindak sebagai katalisator yang selalu mendampingi, mengawasi, dan memberikan saran-saran perbaikan kepada unit-unit di Kemendag untuk terus memperkuat pengendalian internal dan memastikan setiap kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Agus juga menekankan agar jajarannya untuk senantiasa berhati-hati dalam penggunaan anggaran negara.

"Secara khusus saya meminta seluruh unit kerja agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai kegiatan, subkegiatan, ataupun komponen kegiatan harus mampu memberikan dampak bagi peningkatan perdagangan yang pada akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi nasional," tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko menambahkan, secara umum implementasi tata kelola pemerintahan di Kemendag sudah menuju kondisi yang menggembirakan, dan Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas internal akan terus menerus melakukan pengawasan dan pendampingan sampai unit terkecil.

"Kami berharap di tahun mendatang seluruh unit kerja dapat memenuhi kriteria predikat WTA dan tentunya dapat menambah unit yang memperoleh predikat WBK di Kemendag. Kami, di Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk menjalankan seluruh tugas yang diamanatkan kepada kami," ujarnya.