Kemendag Soroti Potensi Gejolak Harga Akibat Kinerja Logistik Rendah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Indonesia berpotensi menghadapi gejolak harga pada beberapa wilayah karena merupakan negara kepulauan. Salah satu indikator adalah peran sektor distribusi yang belum maksimal dalam membangun rantai pasok.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, rantai pasok sangat berperan penting dalam memenuhi ketersediaan barang dan stabilisasi harga pada berbagai wilayah.

Dia mengutip Survei Logistics Performance Index (LPI), World Bank menyebutkan pada 2014 posisi Indonesia terkait kinerja logistik berada di peringkat 57 dari 155 negara. Selang dua tahun kemudian, di 2016 posisi Indonesia malah mengalami penurunan kinerja sehingga posisi peringkat logistik melorot ke 63.

Kendati ada sejumlah perbaikan di dua tahun berikutnya, dan mengerek peringkat kinerja logistik Indonesia ke posisi 46 di 2018, posisi tersebut masih di bawah Thailand (32), Malaysia (41) dan Vietnam (39).

"Jadi walau ada perbaikan peringkat secara global meningkat, di kawasan ASEAN, Indonesia malah turun dari peringkat 4 ke 5," ungkap Oke dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/11/2021).

Oke menyebutkan, ada beberapa komponen biaya logistik yang terus memicu beban biaya tinggi. Pada industri manufaktur masih didominasi biaya transportasi, diikuti biaya gudang, juga harga sewa kontainer yang terus membengkak akibat pandemi, serta frekuensi pelayaran nasional yang menurun berdampak pada sewa kontainer.

"Untuk mengatasi masalah tersebu perlu strategi efisiensi atas biaya logistik yang memang perlu diperhatikan. Antara lain tata kelola pelabuhan, infrastruktur, tracing, integrated logistic services yang saat ini memang sedang dibangun pemerintah," ujar Oke.

Kemendag melalui Direktorat Perdagangan Dalam Negeri akan membentuk jaringan logistik nasional guna membangun rantai pasok, antara lain dengan menyiapkan atau revitalisasi beberapa sarana perdagangan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kebijakan Perdagangan Antar Pulau

Petugas bersiaga sebelum keberangkatan KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Petugas bersiaga sebelum keberangkatan KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sementara itu, kebijakan perdagangan antar pulau juga menjadi hal yang patut diperhatikan karena ada 17.500 pulau. "Konektivitas adalah tantangan dalam rantai distribusi barang pokok dan barang lainnya, terutama dari daerah 3T," tegas Oke.

Oke menambahkan, akan ada beberapa hambatan dan kendala terutama dalam penerapan sistem logistik nasional. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah disiplin pelaku logistik.

"Di tingkat kepatuhan pelaku usaha, dalam menyampaikan daftar muatan saat melakukan kegiatan perdagangan antar pulau masih sangat kecil dan rendah. Sampai saat ini baru 80 dari 166 pelaku usaha yang terdaftar yang sudah terintegrasi ke INSW (Indonesia National Single Window) yang patuh ikuti aturan," paparnya.

Selain itu, sambungnya, sistem logistik nasional juga berkaitan dengan pelaku distribusinya. "Jadi ada daftar muatan yang masuk ke INSW ini ternyata belum dijadikan referensi bagi penerbitan shipping instruction," pungkas Oke.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel