Kemendagri Minta Pemda Bantu Capai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 7 Persen

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch. Ardian, mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih optimal menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini agar bisa turut membantu pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021.

"Di kuartal II yang akan datang, presiden sudah bilang kepada kepala daerah agar nanti harapannya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lebih dari 7 persen," tutur Ardian dalam Dialog Produktif Rabu Utama pada Rabu (2/6/2021).

Oleh karena itu, katanya, penting bagi Pemda khususnya yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal I 2021 untuk meningkatkan pencapaiannya. Pada kuartal I 2021, hanya ada 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi positif yaitu Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, NTT, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Ardian, Kemendagri berharap ada sinergi bersama antara APBD dan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini agar proses realisasi target pertumbuhan ekonomi 7 persen bisa tercapai.

Dampak dari pandemi Covid-19 berimplikasi kepada semakin berkurangnya anggaran APBD. Ardian mengatakan, total APBD pada 2020 seluruh Indonesia adalah Rp 1.299 triliun. Namun pada 2021 berkurang Rp 100 triliun menjadi Rp 1.199,36 triliun.

"Kami berikan gambaran, dari angka sekitar 1.200 triliun, realisasi yang ada di APBD baru mencapai 21,98 persen. Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan akselerasi terhadap penyerapan APBD-nya dengan harapan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal dua bisa nyumbang untuk pencapaian 7 persen," jelasnya.

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Jokowi Minta Realisasi Belanja Pemerintah Dipercepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dari Istana Negara Jakarta pada KTT Developing Eight (D-8) yang digelar di Dhaka, Bangladesh, 8 April 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dari Istana Negara Jakarta pada KTT Developing Eight (D-8) yang digelar di Dhaka, Bangladesh, 8 April 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, dia menargetkan angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen pada kuartal II 2021.

"Kalau kita lihat di kuartal I, ekonomi kita tumbuh di minus 0,74 persen. Target kita di kuartal II melompat jadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah, Kamis (27/5/2021).

Dengan demikian, Jokowi menekankan, orkestrasi program percepatan pemulihan ekonomi harus betul-betul terkelola dengan baik.

"Pemerintah sudah persiapkan hampir Rp 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat, karena kita kejar-kejaran dan tepat sasaran, agar ekonomi kita bisa bangkit kembali," imbuhnya.

Jokowi pun menegaskan, efektivitas belanja pemerintah baik pusat maupun daerah jadi hal yang sangat penting. Dia pun menyoroti angka realisasi belanja pemerintah hingga Mei 2021 yang masih sangat tipis.

"Pertama, saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Supaya kita tahu, realisasi belanja pemerintah masih rendah, masih 15 persen untuk APBN dan 7 persen dari APBD," paparnya

"Serapan belanja pemulihan ekonomi nasional juga baru 24,6 persen. Masih rendah sekali lagi kecepatan dan ketepatan sasarannya," dia menambahkan.

Selain itu, Jokowi juga menyentil pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat dan daerah yang masih teramat lambat. Menurut data yang dibacakannya, realisasi pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga pada kuartal I 2021 baru 10,98 persen.

"Kemudian pengadaan barang jasa di pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen. Ini yang terus harus diikuti, dikawal dan dibantu," tegas Jokowi

Oleh karenanya, ia lantas memintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk betul-betul mencari penyebab lambatnya realisasi belanja pemerintah. Dia pun mendesak agar segera dicarikan solusi dan ditawarkan jalan keluarnya.

"Karena target kita di kuartal II pertumbuhan ekonomi jadi 7 persen. Bayangkan, dari minus 0,74 ke 7 persen. Tapi ketika belanja direalisasikan, angka itu bukan sesuatu yang mustahil," ujar Jokowi.

"Karena target year on year pertumbuhan ekonomi kita 4,5-5,5 persen. Kalau ini tak ketemu angka 7 persen untuk dikejar, tahun 2021 juga bisa jadi tak tercapai. Meski kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global, tapi kita semua harus usaha," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: