Kemendagri Sesalkan OTT Bupati Bogor: Tambah Panjang Kepala Daerah Tersangkut Hukum

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri menyesalkan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa itu semakin menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.

"Kemendagri sangat menyesalkan hal itu (OTT) terjadi. Dengan kejadian tersebut tentunya akan menambah jumlah kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, kepada wartawan, Rabu (27/4).

Kementerian Dalam Negeri menghormati dan memantau proses hukum Ade Yasin di KPK. Benni mengatakan, pihaknya ingin memastikan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bogor tidak terganggu atas penangkapan kader PPP ini.

"Kemendagri menghormati proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum (KPK) dan juga akan mengikuti proses hukum dimaksud untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tidak terganggu," ujar Benni.

Sementara proses hukum berjalan, Kemendagri juga menyiapkan langkah administrasi terhadap Ade Yasin.

"Jadi kita ikuti proses hukum dulu sebelum mengambil langkah administrasi lainnya," kata Benni.

Sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi senyap dilakukan sejak Selasa, 26 April 2022 hingga pagi hari ini, Rabu (27/4/2022).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan tim penindakan lembaga antirasuah mengamankan Bupati Bogor Ade Yasin dalam operasi senyap.

"Benar, tadi malam sampai (27/4/2022) pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat. Di antaranya Bupati Kab. Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (27/4).

Ali tak menjelaskan detail kasus apa yang membuat Ade Yasin diciduk tim penindakan KPK. Namun Ali memastikan Ade Yasin terlibat tindak pidana suap.

"Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap," kata Ali.

Berdasarkan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Ade Yasin dan pihak-pihak yang turut diamankan.

"KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1×24 jam. KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud. Perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut," kata Ali. [lia]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel