Kemendagri turun tangan mediasi pembangunan jalan rusak di Kudus

·Bacaan 2 menit

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan memediasi pembangunan jalan rusak yang berada di Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksana tugas Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sugeng Hariyono dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan Kemendagri membahas khusus urusan teknis pembangunan di Provinsi Jateng bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Hal itu menindaklanjuti rapat persiapan pembahasan rapat koordinasi teknis pembangunan (Rakortekbang) bersama Provinsi Jawa Tengah. Salah satu urusan yang menjadi atensi khusus ialah masalah kerusakan jalan di Kudus, Jateng yang sudah sejak 2017 terbengkalai.

Diketahui, jalan rusak tersebut merupakan jalan penghubung Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae ke Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, telah rusak sejak 2017 dan belum pernah ada perbaikan dari pihak terkait.

Kerusakan jalan yang parah itu telah menghambat mobilitas warga serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dengan kondisi tersebut, warga setempat kesal dan menanami jalan rusak dengan pohon pisang.

"Merespons itu, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk segera dimediasi dengan pemerintah daerah setempat dan OPD terkait, agar dicarikan solusi atas kerusakan jalan tersebut," katanya

Sugeng Hariyono telah mengirim tim untuk melakukan peninjauan lapangan dan dilakukan pertemuan lintas OPD untuk penajaman program, salah satunya terkait masalah kerusakan jalan di Desa Hadipolo.

Sugeng Hariyono memimpin Direktorat SUPD II Ditjen Bina Bangda Kemendagri melakukan kunjungan ke Desa Hadipolo, Kabupaten Kudus, Selasa 18 Januari 2022.

Persoalan itu telah dibahas secara teknis di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) dan Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, dan DPU BMCK Kabupaten Kudus, serta berdialog dengan Kepala Desa Hadipolo untuk dicarikan jalan keluar untuk memperbaikinya.

"Ke depan Ditjen Bangda akan memastikan dan terus mendorong pemda untuk memprioritaskan terpenuhinya infrastruktur terutama yang menghubungkan sentra-sentra pertanian, industri dan pariwisata," kata dia

Kemudian, rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekbang) kata dia akan dimanfaatkan Ditjen Bangda Kemendagri untuk memastikan setiap pemda benar-benar memahami prioritas program dan kegiatan.

Lebih lanjut ia mengingatkan pemda agar jangan sampai keluhan masyarakat dan masalah riil di lapangan justru tidak dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Diharapkan agar DPRD juga sesuai fungsinya, memperjuangkan aspirasi dan masalah riIl di masyarakat sebagai pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok pikiran DPRD untuk dimasukkan dalam RKPD," ucap Sugeng.

Dalam pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus, menurut dia dijelaskan bahwa kerusakan jalan di Desa Hadipolo itu merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Namun pihak dinas PU setempat mengatakan rencananya jalan tersebut akan dijadikan jalan Kabupaten.

Selain itu, Dinas PU Kabupaten Kudus menjelaskan pemerintah desa sebenarnya telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp200 juta dan pendapatan asli desa untuk perbaikan jalan rusak di Desa Hadipolo. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah telah memberikan bantuan provinsi kepada desa untuk perbaikan infrastruktur.

Baca juga: Kemendagri perpanjang dua Inmendagri PPKM langkah waspada Omicron


Baca juga: Kemendagri: Usulan pemekaran Kabupaten Banyumas masih diproses

Baca juga: Kemendagri: ASN punya peran penting soal penyerapan anggaran daerah

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel