Kemendes: Misi entaskan daerah tertinggal perlu upaya banyak pihak

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan misi mengentaskan daerah tertinggal di Indonesia memerlukan upaya banyak pihak, mulai dari kementerian terkait hingga kepala daerah.

"Menangani daerah tertinggal tidak akan efisien jika diinisiasi 2-3 kementerian saja, ada 62 daerah tertinggal, dan kita harus mampu memberikan afirmasi yang maksimal dengan target setidaknya 32 daerah tertinggal teratasi, dan ini perintah yang ada di RPJMN kita," ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan tingginya target merevitalisasi status sebuah daerah harus sejalan dengan parameter anggaran yang cukup untuk dapat menopang masalah di masing-masing daerah tertinggal.

Baca juga: Menko PMK: Pengentasan daerah tertinggal harus sejalan cegah stunting

"Oleh karena itu, saya dan Biro Perencanaan sedang berupaya keras setiap Raker di Komisi V DPR RI dan Banggar, kita meminta agar selalu didukung mengentaskan masalah serius (daerah tertinggal) ini, salah satunya dengan menguatkan anggaran untuk daerah tertinggal," tuturnya saat membuka agenda Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Bupati Taliabu, dan Bupati Sula.

Dalam pertemuan itu, Sekjen Taufik menyampaikan rapat koordinasi itu dilaksanakan agar dapat merumuskan strategi besar bagi seluruh elemen, baik pemangku kepentingan maupun bagi masyarakat umum, khususnya Maluku Utara sebagai fokus pengentasan status daerah tertinggal.

Sekjen Taufik juga berharap agar di pertemuan selanjutnya, ada masterplan objektif yang dapat mengukur masalah ketertinggalan di Maluku Utara agar didistribusikan dalam bentuk program dan kebijakan.

Baca juga: Kemendes PDTT optimistis entaskan 32 daerah tertinggal hingga 2024

Baca juga: BKKBN: Kampung KB bantu daerah tertinggal lebih diperhatikan

Sementara itu, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto mengatakan upaya koordinasi diperlukan agar dapat memformulasikan terciptanya iklim pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga desa, dalam hal ini Indonesia Timur.

"Mengurangi kesenjangan, menciptakan pembangunan dengan pemerataan dan keadilan," ucapnya.