Kemendes PDTT dan Pertides bahas upaya percepatan pembangunan desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) menyelenggarakan forum diskusi untuk membahas rekomendasi dan pemikiran bagi kemajuan serta percepatan pembangunan desa.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan gagasan dan ide hasil forum tersebut menjadi dasar pijakan penting bagi untuk menggenjot percepatan pembangunan di desa, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di desa.

"Dua hal yang diharapkan bisa didiskusikan untuk jangka pendek 2023-2024 dan jangka menengah 2025-2045, karena posisi perguruan tinggi juga sudah alami percepatan yang luar biasa, dua hal itu adalah pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia," kata Abdul Halim dalam forum yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/11).

Halim mengatakan akselerasi langkah percepatan pembangunan desa memang sudah saatnya untuk dilakukan. Sebelumnya, upaya mengakselerasi percepatan pembangunan desa melalui keberadaan dana desa sebesar Rp468 triliun terbukti sukses membangun desa, sehingga desa memiliki ketahanan ekonomi kuat.

Selain itu, saat pandemi COVID-19, faktanya, desa justru mengalami penurunan angka kemiskinan.

Baca juga: Mendes PDTT: Pendamping desa aktor pembangunan desa

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, tambah Halim, menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan 84 persen permasalahan pembangunan di Indonesia. Sejauh ini, menurut dia, desa sudah mengalami perkembangan signifikan.

Seperti di tahun 2022, tercatat keberadaan sekitar 6.300 desa mandiri dan terjadi penurunan drastis bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Halim menyebutkan provinsi yang dapat menuntaskan desa tertinggal adalah Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

"Ke depan, harus direkonstruksi penentuan status desa karena tantangannya berbeda," tambahnya.

Selain itu, diperlukan pula perumusan tantangan secara detail agar orientasi pembangunan desa menjadi jelas dan bisa dirasakan oleh warga desa. Terkait hal itu, Halim memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa menjadi petunjuk bagi Kemendes PDTT dan pihak-pihak terkait dalam membangun desa.

"SDGs Desa akan memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaan pembangunan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan," katanya.

Halim menambahkan kesuksesan pembangunan desa juga membutuhkan dukungan semua pihak, seperti Pertides dan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang turut berperan dalam lahirnya Kemendes PDTT.

Baca juga: 84 perguruan tinggi tergabung dalam Pertides

Sementara itu, Ketua Pertides Panut Mulyono mengatakan perguruan tinggi berperan menyukseskan SDGs Desa melalui pengembangan, inovasi, dan mengupayakan lahirnya berbagai kebijakan berbasis hasil penelitian.

"KKN Tematik untuk pengembangan potensi desa juga merupakan hal penting," kata mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Perguruan tinggi juga dapat meningkatkan kompetensi perangkat dan pendamping desa melalui pendidikan dan pelatihan, seperti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

"RPL merupakan salah satu cara mengukur kesetaraan pendidikan," ujar Panut.

Turut hadir pula dalam forum tersebut ialah Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, dan para rektor anggota Pertides,​​​​​.

Baca juga: Kemendes: Pembangunan desa tetap berjalan meski dipengaruhi pandemi