Kemenhub: Angkutan laut perintis sarana penting di daerah tertinggal

Layanan angkutan laut perintis yang dibutuhkan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan keberadaannya dinilai sangat penting dan strategis, kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan Hendri Ginting.

“Angkutan laut perintis ini telah beroperasi selama puluhan tahun yang konsisten sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu mobilitas penumpang dan barang, serta perekat atau penghubung pulau-pulau di Indonesia,” kata Ginting dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis dan Rede Transport TA 2022 yang diselenggarakan di Surabaya, Ginting mengatakan saat ini ruang fiskal/alokasi anggaran pemerintah terbatas, sehingga pemerintah didorong untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien dan efektif.

Untuk itu, katanya, Kemenhub melakukan analisa faktor penumpang untuk mengidentifikasi ruas-ruas trayek kapal perintis.

“Untuk ruas-ruas trayek kapal perintis yang tingkat keterisian sudah tinggi akan ditawarkan ke sektor swasta/komersial. Sedangkan untuk ruas-ruas yang tingkat keterisiannya rendah dan atau terdapat trayek berhimpit akan dilakukan efisien,” katanya.

Ginting mengatakan jumlah trayek di 2023 masih sama dengan tahun 2022 yakni sebanyak 117 trayek. Hal ini menurutnya mengidentifikasikan bahwa pemerintah tetap ingin menjaga konektivitas daerah, khususnya daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terpencil dan Perbatasan), namun juga mendorong keterlibatan sektor swasta karena pada bulan ini terdapat 1 kapal komersial milik swasta yang melayani ruas perintis Pagimana – Wakai – Gorontalo.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Arif Toha mengajak seluruh pemangku kepentingan meningkatkan sinergi serta mengoptimalisasi angkutan laut perintis untuk mewujudkan konektivitas pelayaran di seluruh daerah Indonesia.

“Untuk itu angkutan laut kapal perintis harus dioperasikan dengan efisien, efektif dan akuntabel untuk menjaga konektivitas daerah,” katanya

Arif mengatakan ada beberapa hal yang harus diprioritaskan dan disinergikan agar layanan angkutan laut perintis dapat semakin optimal, antara lain meliputi pengelolaan angkutan laut perintis yang berkelanjutan dan harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam mendukung terwujudnya keselamatan maritim.

Selain itu harus disinergikan, yaitu pengawakan dan kompetensi kru kapal perintis, pengenaan tarif penumpang dan barang, ketersediaan kuota BBM subsidi, keteraturan dan kepastian jadwal perintis, pemasaran layanan angkutan perintis pada masing-masing pemerintah daerah, serta optimalisasi rute angkutan laut perintis dan integrasi dengan rute angkutan kapal public service obligation/PSO dan kapal tol laut serta kapal komersial lainnya.

Baca juga: Kemenhub optimalkan angkutan kapal perintis di Indonesia timur
Baca juga: ASDP mulai operasikan 2 kapal perintis di Danau Matano dan Towuti
Baca juga: Kemenhub luncurkan kapal perintis rute Sulteng-Kalimantan