Kemenhub Kaji Usulan Pemda Soal Tutup Bandara di Tengah Pandemi Corona

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan mengevaluasi usulan dan keinginan pemerintah daerah (pemda) untuk menutup sementara pelayanan penerbangan  atau bandara ke wilayahnya sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona baru atau COVID-19.

Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan bahwa Kemenhub dapat memahami keinginan pemda, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penutupan bandara merupakan kewenangan Kemenhub.

“Oleh karenanya penutupan bandara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan evaluasi,” kata Novie dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Bandara merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penerbangan untuk penumpang, tetapi juga melayani angkutan kargo, logistik, dan pos, yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bandara juga mempunyai fungsi sebagai bandara alternatif (alternate aerodrome) bagi penerbangan yang mengalami kendala teknis maupun operasional, melayani penerbangan untuk penanganan kesehatan/medis (medivac evacuation) serta untuk penerbangan yang mengangkut sampel infection substance COVID-19

 

Layanan Navigasi

Petugas Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura menutup pintu masuk dan keluar bandara. Hal ini diberlakukan hingga 14 hari kedepan untuk penghentian sementara penerbangan penumpang. (Liputan6.com/Katharina Janur/Findi)

Selain itu, pelayanan navigasi penerbangan (Airnav Indonesia) juga tidak dapat ditutup, mengingat layanan navigasi penerbangan ini tidak hanya diperuntukkan bagi penerbangan dari dan ke bandara setempat, tetapi juga melayani penerbangan yang melalui bandara tersebut atau yang ada pada ruang udara yang menjadi wilayah kerja pelayanannya.

“Apabila akan dilakukan penutupan ataupun larangan bagi penerbangan angkutan udara niaga maupun angkutan udara bukan niaga yang mengangkut penumpang untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, hal itu pada prinsipnya dapat dilakukan. Namun demikian perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada Badan Usaha Angkutan Udara maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan,” katanya.

Novie juga menambahkan bahwa pihaknya melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X akan melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemda setempat dan juga seluruh stakeholder penerbangan sehingga maksud pemda dapat dilaksanakan dengan baik dengan resiko operasional yang minimal.

"Saya berharap dengan koordinasi dan komunikasi yang terus kami lakukan maka semua maksud baik kita bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik,” katanya.