Kemenhub Mulai Koordinasi Mudik Lebaran dengan Polisi, Teknis Aturan Tunggu Istana

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkoordinasi dengan Polri terkait persiapan Mudik Lebaran 2021. Saat ini, keputusan tentang teknis pelaksanaan mudik Lebaran masih menunggu hasil rapat terbatas di Istana.

Ini diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi, seperti melansir Antara, Rabu (24/3/2021),

“Kita dengan Kepolisian kemarin sudah rapat sebetulnya, tapi apapun kita siap melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mudik nanti,” ujar Budi.

Dia menjelaskan jika teknis dan detail rencana mudik Lebaran pada tahun ini menunggu agenda rapat terbatas yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

“Hasil dari rapat kemarin, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) menyatakan pemerintah akan mengambil kebijakannya seperti apa, tapi masih tunggu Presiden di rapat terbatas nanti,” katanya.

Ia menambahkan meski Kementerian Perhubungan bertindak sebagai koordinator lalu lintas, namun pada persiapan mudik Lebaran tahun ini tidak hanya fokus pada infrastruktur, sarana dan prasarana, tetapi juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19.

“Kita harus hati-hati, karena menyangkut penanganan COVID-19 ini yang harus diutamakan, kalau bisa kasus positif harus diturunkan lagi,” pungkasnya.

Wapres: Pemerintah Akan Putuskan Mudik Lebaran 2021 Sebelum Ramadan

Wapres Ma'ruf Amin (Istimewa)
Wapres Ma'ruf Amin (Istimewa)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, ketentuan terkait libur dan mudik Lebaran 2021 akan diputuskan pemerintah sebelum bulan Ramadan.

"Soal mudik Lebaran itu belum kami putuskan, nanti saya kira tidak lama lagi, menjelang puasa itu nanti akan ada keputusan," kata Wapres Ma’ruf Amin, usai peninjauan vaksinasi Covid-19 di Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (22/3/2021).

Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah dampak, baik dari sektor ekonomi maupun kesehatan, dari kebijakan apakah mudik Lebaran 2021 boleh dilakukan atau tidak.

"Prinsipnya, yang akan kami pertimbangkan itu dampaknya akan seberapa jauh, kalau dibolehkan dan kalau dilarang mudik, juga dampak pada peningkatan penularannya," ujarnya seperti dikutip Antara.

Pemerintah akan dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik Lebaran apabila hal itu berdampak pada penularan dan peningkatan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

"Kalau dampak penularannya besar, maka pasti akan ada pelarangan. Kalau memang bisa diminimalkan, maka tentu ada cara lain. Memang mudik itu menjadi tradisi masyarakat kita, tetapi ada bahaya yang kita hadapi kalau mudik kita buka," ujar Wapres pula.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tidak melarang kegiatan mudik pada Lebaran 2021 selama dilakukan sesuai syarat dan ketentuan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak akan melarang. Kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka yang akan bepergian," kata Budi Karya.

Saksikan Video Ini