Kemenhub Serahkan Penerbang Balon Udara Liar ke Aparat Hukum, ini Ancaman Hukumannya

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti dua kasus penerbangan balon udara secara bebas yang terjadi di Lebaran 2021. Penyerahan tersebut dilakukan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Tradisi menerbangkan balon udara dilakukan masyarakat di beberapa daerah seperti Wonosobo, Pekalongan, Ponorogo, Madiun, Semarang, dan berapa daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur saat memasuki Syawal. Biasanya dilakukan menjelang berakhirnya Ramadan, tepat pada Hari Raya Idul Fitri hingga H+7 atau saat merayakan lLbaran syawal.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono menilai, balon udara yang tidak ditambatkan atau terbang liar dan bebas dengan ketinggian tertentu sangat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

"Tindakan tegas ini merupakan bukti keseriusan Ditjen Perhubungan Udara dalam menangani kasus pelaku yang menerbangkan balon udara secara bebas tanpa mengikuti aturan yang berlaku," tegas Nur Isnin dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/6).

Nur Isnin menambahkan, tidak ada toleransi dan kelonggaran bagi pihak-pihak yang membahayakan keselamatan penerbangan.

"Ditjen Hubud memiliki komitmen dan konsistensi dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan operasional penerbangan agar tetap berjalan Selamat, Aman dan Nyaman." Imbuhnya.

Terancam Hukuman Penjara 2 Tahun dan Denda Rp 500 Juta

penjara 2 tahun dan denda rp
penjara 2 tahun dan denda rp

Adapun proses serah terima tersangka dan tanda bukti di dua lokasi ini merupakan tindak lanjut setelah dinyatakan lengkapnya kedua berkas perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI.

Secara resmi, Tim Penyidik kasus Wonosobo dan Tim Penyidik kasus Ponorogo telah menyerahkan tiga tersangka di Kejari Wonosobo dan lima tersangka di Kejari Ponorogo beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bagi siapa saja yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain maka akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Reporter: Maulandy Rizki Bayu Kencana

Sumber: Liputan6 [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel