Kemenhub sosialisasikan pedoman pengelolaan ecoport

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar “Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Ecoport)” sebagai bentuk komitmen dalam bidang transportasi di Indonesia.

Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, M. Masyhud mengatakan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan sistem pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Dengan telah tersedianya pedoman dan aplikasi yang ada, diharapkan secara bertahap seluruh pelabuhan dapat menerapkannya, sehingga terjadi transformasi pengelolaan pelabuhan yang memberikan nilai tambah,” kata Masyhud mewakili Direktur Kepelabuhanan, Subagiyo di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, kegiatan sosialisasi tahap awal ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah awal dalam perwujudan penerapan ecoport pada pelabuhan utama, pelabuhan kelas I, serta beberapa pelabuhan yang telah dan akan menjadi pilot project penerapan ecoport di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa penerapan konsep ecoport secara konsisten akan mentransformasi peran penyelenggara pelabuhan dan juga peran Badan Usaha Pelabuhan serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan operasional pelabuhan.

Di dalam konsep ini, pelabuhan bertindak secara pro aktif dengan misi jangka panjang, lebih dari sekedar memenuhi peraturan perundangan-undangan.

“Dalam pengelolaannya, pelabuhan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Seluruh pihak diharapkan mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari pengoperasian pelabuhan sesuai perannya masing-masing,” ujarnya.

Perwujudan pengelolaan ecoport di pelabuhan mulai dari perencanaan, pembangunan maupun pengoperasian dapat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan SDM, penyediaan data serta informasi dan penilaian kondisi pengelolaan lingkungan Pelabuhan.

Untuk itu, diperlukan suatu pedoman yang menjadi rujukan bagi stakeholders di tingkat pusat dan pelabuhan dalam pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan, yang kini telah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 689 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Ecoport).

“Selain itu dikembangkan juga Aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh stakeholders tanpa terbatas tempat, sebagai media pelaporan dan penilai kondisi lingkungan di pelabuhan,” ujarnya.

Dengan telah tersedianya pedoman dan aplikasi yang ada, Masyhud berharap hal ini dapat diterapkan dalam pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan, serta diharapkan terjadi transformasi pengelolaan pelabuhan yang memberikan nilai tambah antara lain peningkatan efisiensi pelabuhan, peningkatan fungsi ekonomi pelabuhan, peningkatan kualitas lingkungan pelabuhan dan peningkatan daya saing pelabuhan.

Sebagai informasi, pelabuhan berkelanjutan berwawasan lingkungan atau “ecoport” adalah pelabuhan yang dalam manajemen dan operasionalnya menggunakan pengelolaan lingkungan sebagai pendorong untuk meningkatkan peran, fungsi dan manfaat pelabuhan.

Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing pelabuhan.

Pelabuhan yang telah menjalankan konsep ecoport, dapat menarik lebih banyak mitra maupun pengguna jasa pelabuhan guna memanfaatkan sarana dan prasarana pelabuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, telah mengamanatkan kewajiban untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan, menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran serta menjamin pelabuhan yang berwawasan lingkungan (Ecoport).

Baca juga: Kemenhub prioritaskan pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan
Baca juga: Indef: Kehadiran swasta dalam pengelolaan pelabuhan perlu didorong
Baca juga: KPK sebut 4 masalah krusial pengelolaan kawasan pelabuhan