Kemenhub ungkap tantangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia

Kementerian Perhubungan mengungkapkan sejumlah tantangan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicles) di Indonesia, yang salah satunya keterbatasan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

"Ketersediaan SPKLU yang masih terbatas ini kita upayakan untuk berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk mencapai ekosistem electric vehicle yang kondusif," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno di Jakarta, Selasa.

Hendro menyampaikan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pengusaha diharapkan juga turut berkontribusi dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik.

Ia mengatakan, setiap gedung yang baru dibangun atau lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat diminta untuk menyediakan fasilitas SPKLU.

Selain ketersediaan SPKLU, Hendro mengungkapkan bahwa Kemenhub juga mendorong agar Kementerian Perindustrian membuat standar terkait baterai kendaraan listrik, baik dari bentuk maupun spesifikasi.

Menurut dia, keseragaman baterai yang beredar akan mempermudah masyarakat dalam bermobilitas menggunakan kendaraan listrik.

"Kalau roda dua ya sistem swap, diharapkan semua kendaraan listrik pakai baterai yang sama sehingga mudah dan sangat efisien. Kalau roda empat diharapkan banyak SPKLU yang fast charging," ujarnya .

Lebih lanjut Hendro menyampaikan, pemerintah berupaya agar Indonesia menjadi pemain utama dalam pasar mobil listrik, sehingga tidak hanya menjadi konsumen semata.

Kemenhub juga terus mendorong tumbuhnya bengkel-bengkel yang mampu mengkonversi kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

Kata dia, pemerintah yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) tengah merumuskan pemberian insentif bagi kendaraan listrik roda empat, roda dua, hingga kendaraan konversi supaya minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik terus meningkat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa infrastruktur harus tersedia sebelum masyarakat beralih ke kendaraan listrik secara masif.

"Banyak cara, bisa dari insentif pajak impor komponen, insentif pajak tahunan kendaraan, sampai tarif parkir atau tol yang lebih murah. Tapi, yang pasti infrastrukturnya juga harus siap," katanya.

Baca juga: PLN Jawa Barat targetkan tambah 208 SPKLU pada 2023
Baca juga: Wamen BUMN: PLN siapkan 600 SPKLU di berbagai titik di Bali dukung G20
Baca juga: Menhub minta instansi aksi nyata gunakan kendaraan listrik