Kemenhut: Peta Indikatif Moratorium 65,3 Juta Hektare

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan menetapkan luas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang baru menjadi 65.282.006 hektare, turun dibandingkan awalnya yang mencapai 69.144.073 hektare.

Luas yang saat ini ada merupakan revisi peta indikatif kedua setelah enam bulan lalu juga direvisi menjadi 65.374.251 hektare, kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis.

Petapan luas peta indikatif Kemhut ini, menurut dia, sekaligus mengoreksi luas kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang dimoratorium dalam peta indikatif revisi II versi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) seluas 65.753.810 hektare.

Menurut dia, luasan peta revisi II versi Kemhut ini didapatkan karena ada pengurangan luas hutan sebesar 125.961 hektare dan penambahan luas hutan areal konsesi gambut Rawa Tripa di Aceh sebesar 33.716 hektare.

Dengan penetapan revisi terbaru peta indikatif ini, areal hutan alam primer dan lahan gambut di Papua yang dimoratorium mencapai 24.811.822 hektare, sedangkan Kalimantan 14.810.056 hektare, dan Sumatera 13.345.179 hektare.

Dalam menetapkan revisi ini, Kemhut mendapatkan berbagai laporan dari Badan Pertanahan Nasional, UKP4, Kementerian Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/Badan Informasi Geospasial, dan survei lapangan terbaru serta masukan dari berbagai laporan masyarakat.

"Kami memadukan hasil survei lapangan, mengkonfirmasi bupati dan pemegang izin lokasi, hasil survei hutan primer, data pelepasan kawasan hutan dan pemutakhiran bidang tanah rekomendasi BPN. Jadi semua data dari berbagai instansi dan kementerian dipadukan," kata Menhut.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kemhut Bambang Soepijanto mengatakan perbedaan luasan peta indikatif antara Kemenhut dan UKP4 terjadi karena perbedaan teknik perhitungan data. "UKP4 masih memasukkan izin HGU seluas 463.962 hektare yang sudah dilepas oleh Kemenhut, sehingga ada selisih dan perbedaan data," katanya.

Sebelumnya UKP4 merilis luas peta indikatif revisi II bertambah 379.000 hektare menjadi 65.753.810 hektare.

Peta indikatif penundaan izin pengelolaan hutan direvisi setiap enam bulan untuk meningkatkan akurasi dari data luas kawasan hutan berdasarkan dari penambahan dan pengurangan wilayah yang tercakup dalam moratorium.

Pada kesempatan itu, Menhut juga mengklaim pemerintah berhasil menekan laju deforestasi atau kerusakan hutan selama kurun 2009-2011, terutama sejak pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan usai diterapkannya moratorium izin pemanfaatan hutan primer dan gambut yang sudah berlangsung satu tahun.

"Laju deforestasi yang pada 1996 - 2003 mencapai 3,5 juta hektare per tahun anjlok menjadi 450.000 hektare pada kurun 2009-2011 per tahun. Trend ini menunjukkan moratorium izin tebang hutan ada hasilnya dan terbukti efektif mengurangi kerusakan hutan," katanya.

Moratorium izin tebang dan pembukaan hutan alam primer dan lahan gambut diberlakukan selama 2011-2012.

Menhut juga menyatakan kebijakan morarotium ini tidak menghambat investasi di sektor kehutanan, terutama pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun kegiatan non-kehutanan, khususnya kebun. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.