Kemenhut Sinyalir Adanya Kampanye Hitam terhadap SVLK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan mensinyalir masih adaanya kampanye hitam terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sebagai sistem yang dikembangkan bersama para pihak di Tanah Air.

"Ada bisnis sertifikasi yang terganggu dengan adanya SVLK. Jadi banyak yang menjelek-jelekan SVLK dan perusahaan yang telah memperoleh sertifikat berdasarkan sistem tersebut," kata Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Dwi Sudharto di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan, SVLK diterapkan secara transparan dan akuntabel yang melibatkan unsur masyarakat sipil sebagai pemantau.

Sistem tersebut, tambahnya, juga memiliki indikator penilaian yang lebih tinggi dibandingkan sistem yang dikembangkan lembaga sertifikasi sukarela.

"Jadi legalitas produk yang memiliki sertifikat SVLK terjamin. Pembeli tidak perlu ragu," kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menyayangkan masih adanya kampanye hitam yang dilakukan lewat sejumlah LSM terhadap Indonesia dan produk unggulan Indonesia, termasuk pulp dan kertas.

"Itu dilakukan karena ada ketakutan dari negara tertentu sebab khawatir kalah bersaing dengan produk Indonesia," katanya.

Untuk mencegah LSM asing terus melakukan intervensi yang merugikan, saat ini DPR sedang menggodok rancangan undang- undang (RUU) LSM.

Dalam ketentuan tersebut, kata Firman, akan diatur sanksi bagi LSM yang melanggar kedaulatan bangsa.

Secara terpisah Direktur Program lembaga penelitian Tropenbos Indonesia Petrus Gunarso menyatakan dari hasil pengamatan lembaganya pengelolaan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dinilai sebagai salah satu yang terbaik di tanah air.

Untuk memastikan hutan yang dikelola berkelanjutan, lanjutnya, RAPP yang merupakan bagian dari APRIL Group itu, menerapkan teknologi tinggi mulai dari penggunaan bibit terbaik hingga penerapan teknik ekohidro pada areal yang berada di lahan gambut.

Perusahaan tersebut juga melakukan pemantauan secara ketat untuk memastikan kegiatan operasinya tidak melepas emisi yang bisa berdampak pada perubahan iklim.

"Sudah sewajarnya jika RAPP mengelola hutan tanamannya secara baik, sebab kalau tidak justru merugikan mereka sendiri," katanya.

Petrus mengakui, industri pulp RAPP mungkin masih menggunakan kayu campuran, namun demikian, sepanjang legalitas bisa dipertanggung jawabkan, hal itu seharusnya bukan persoalan.

"RAPP telah memperoleh sertifikat legalitas kayu berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang lewat penilaian lembaga independen. Jadi soal legalitas bahan baku dan produknya seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi," katanya.(tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.