Kemenkes alokasikan Rp6 triliun untuk transformasi layanan primer

Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk program reformasi sistem kesehatan primer pada 2023 berkisar Rp6 triliun.

"Alokasi untuk transformasi layanan primer mencapai Rp6 triliun, termasuk gizi untuk kesehatan ibu dan anak," kata Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, hari ini mengatakan anggaran kesehatan direncanakan Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara dalam RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun.

Anggaran kesehatan akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: HWG dorong sistem kesehatan global yang tangguh

Ditjen Kesehatan Masyarakat mulai tahun depan lebih banyak menganggarkan untuk kegiatan pada layanan primer berupa upaya promotif dan preventif.

"Termasuk skrining 14 penyakit, imunisasi tambahan, juga ada perubahan pada struktur dan jejaring layanan," katanya.

Nadia mengatakan alokasi anggaran pada 2023 akan memperkuat jaringan layanan di bawah puskesmas dengan adanya posyandu prima.

"Kita memberikan layanan di posyandu prima dan dilengkapi nakes, satu bidan, dan satu perawat," katanya.

Posyandu prima akan melakukan pembinaan pada kegiatan posyandu yang dilakukan oleh kader pada tingkat dusun, RT, atau RW.

Baca juga: WHO nilai risiko hepatitis misterius secara global harus terus diawasi
Baca juga: Harmonisasi standar prokes perkuat sistem ketahanan kesehatan global
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi anggaran kesehatan turun 15,8 persen