Kemenkes Ungkap Kiat Lawan Hoaks dan Misinformasi Covid-19

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Isu hoaks terkait pandemi Covid-19 terus bertebaran di media sosial. Pada periode lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mencatat ada sekitar 1.513 temuan isu hoaks Covid-19 dari 2987 total sebaran. Isu-isu tersebut beberapa sudah berhasil di-take down dan juga dibawa ke penegak hukum.

Tidak sampai di situ, setiap bulannya isu Covid-19 ini masih terus menyebar dan bertambah. Hingga sampai periode 6 April 2021, dari 1.020 total sebaran semuanya berhasil di-takedown Kominfo.

"Untuk Isu kesehatan memang cukup sensitif. Untuk menjawabnya butuh keahlian khusus. Kami selalu menghimbau kalau mau menyebarkan informasi harus 3S, saring sebelum sharing," ujar drg. Widyawati, MKM., Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada acara webinar Melawan Hoaks dan Misinformasi Vaksin Covid-19, Rabu (07/04/21).

Widyawati pun mengungkapkan kiat mereka, "Langkah selanjutnya kalau memang itu hoaks ya disetop atau bisa diadukan langsung lewat kami (Kemenkes) atau bisa juga kepada Kominfo yang memang bekerja sama."

Selain itu, Kemenkes juga selalu menginformasikan kalau informasi yang valid itu ada di kanal-kanal resmi Kemenkes seperti sehatnegeriku.kemenkes.id, Facebook Kemenkes, Twitter, Instagram bahkan Youtube. Hal tersebut untuk mengurangi isu hoaks yang bertebaran di media sosial.

Seperti diketahui, maraknya hoaks di media sosial terkait pandemi Covid-19, menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakaat yang enggan divaksinasi. Padahal vaksinasi jadi salah satu kunci untuk kita keluar dari pandemi. Vaksinasi juga diharapkan bisa memcepat pulihnya perekonomian Indonesia.

“Kalau ada hoaks itu kami terima, terus kita olah dulu bersama unit Kemenkes yang ada. Apakah ini betul apa nggak, kita telusuri sama-sama. Kalau memang betul kita kasih tau lewat konferensi pers dan undang media. Nanti media menulis, kita juga nulis informasi terkait hoaks tersebut," ujar Widya lagi.

Survei Unicef

Sebuah survei juga pernah digelar lembaga PBB Unicef, bersama Kemenkes, WHO, dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Ternyata, tidak sedikit masyarakat yang menolak divaksin.

Ini terjadi lantaran masih ada ketidakpercayaan atas keamanan dan efektifitas vaksin hingga status halal haramnya.

“Sebenarnya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPN), Kemenkes, dan Gugus Tugas itu sudah punya website Covid19.go.id. Di situ ada fitur khusus namanya Hoax Buster. Tinggal di klik aja, masukkan kata kunci contohnya “chip” nanti akan keluar benar atau salahnya. Bahkan ada juga chat botnya juga," ujar Rizky Ika Syafitri, Communication for Development Specialist Unicef, yang turut menjadi narasumber.

“Kolaborasi bersama platform juga pernah didiskusikan, seperti Facebook kita kasih masukkan apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi memang kuncinya benar-benar di kolaborasi karena isu ini nggak bisa ditangani sendiri, perlu dari pemerintah, masyarakat, dan penegakkan hukum. Bareng-bareng kita pasti bisa," ucap Rizky.

(MG/Retno Dwi Marcelina)

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia.

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu.

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Saksikan Video Cek Fakta di Bawah Ini