Kemenkeu: Harga BBM Naik Tanpa Bantalan Bisa Bahaya

Merdeka.com - Merdeka.com - Akhir pekan lalu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Pertamax. Sejumlah pihak mengatakan kenaikan harga energi bisa mendorong masyarakat menengah ke bawah semakin terpuruk.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah sepakat kenaikan harga BBM tanpa bantalan sosial bagi masyarakat miskin bisa berbahaya. Sehingga, pemerintah menambah anggaran untuk program bantuan sosial reguler yang sudah berjalan.

"Kalau harga BBM naik tanpa bantalan, angka kemiskinan pasti meningkat," kata Suahasil dalam talkshow bertajuk Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Jakarta, Senin (5/9).

Suahasil mengatakan, pemerintah telah menambah anggaran bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Terdiri dari Rp 22 triliun dari pemerintah pusat melalui anggaran Kementerian Sosial dan Rp 2,17 triliun dari pemerintah daerah.

Khusus program pemerintah pusat sebesar Rp 22 triliun, pemerintah menyalurkannya kepada 20,65 juta rumah tangga. Diberikan melalui program bantuan sosial rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.

Ada juga yang melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pegawai dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan Rp 600.000.

"Dengan bantalan sosial kepada 20,65 juta rumah tangga, BSU dan bantuan Pemda ini, kita harapkan pendapatan dan daya beli kelompok miskin dan rentan ini terjaga," kata dia.

Suahasil menambahkan, kelompok masyarakat miskin sekarang jumlahnya 9 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya saat ini ada 6,5 juta rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan.

Sementara itu, kelompok masyarakat yang mendapatkan subsidi BBM totalnya 20,65 juta. Sehingga, sebenarnya penerima bantuan dari pemerintah ini sudah mencapai 30 persen penduduk Indonesia.

"BLT terkait BBM ini akan diberikan ke 20,65 juta rumah tangga, yang artinya 3 kali lipat dari 6,5 juta yang tadi. Jadi sudah sekitar 30 persen penduduk yang paling rendah dan kurang mampu. Kelompok bawah ini sudah kita cover," kata dia.

Kompensasi dari subsidi yang dialihkan pemerintah bisa yang sekarang bisa lebih tepat sasaran. Mengingat subsidi yang diberikan melalui barang seperti BBM, 70 persennya dinikmati masyarakat mampu. Sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan.

"Ini bisa meningkatkan konsumsi (masyarakat miskin) dan angka kemiskinan bisa turun sebesar 0,3 bps," kata dia. [azz]