Kemenkeu minta BUMN lebih cermat saat berinvestasi di sektor properti

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban meminta seluruh badan usaha milik negara (BUMN) lebih cermat saat berinvestasi, terutama saat menanamkan modal di sektor properti.

Langkah caermat itu diperlukan lantaran dana yang didapat beberapa BUMN juga berasal dari negara, yakni melalui penyertaan modal negara (PMN), yang tentunya menggunakan uang rakyat.

"Kami minta BUMN jika berinvestasi, pastikan investasi tersebut bermanfaat, karena saya sangat menghindari jika ada yang minta PMN," ujar Rionald dalam acara Investor Gathering 2022 di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Erick Thohir: Manfaatkan aset pemda dan BUMN buat pusat ekonomi baru

Investasi di sektor properti salah satunya bisa dilakukan BUMN melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Pada 2022, pemerintah memberikan PMN kepada tujuh BUMN sebesar Rp38,5 triliun. Alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat penugasan dalam rangka pembangunan infrastruktur prioritas.

Hal itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional serta diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19.

Secara perinci, PMN 2022 diberikan kepada PT Waskita Karya sebesar Rp3 triliun untuk mendukung penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi. Kemudian kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp1,08 triliun untuk mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.

PT Sarana Multigriya Finanasal (SMF) juga diberikan PMN 2022 senilai Rp2 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target 200 ribu unit (porsi 25 persen). Modal pemerintah turut diberikan kepada PT Adhi Karya sebesar Rp1,97 triliun untuk investasi pada jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Regional Karian-Serpong.

Baca juga: Kementerian BUMN pastikan BUMN rugi tak dapat Penyertaan Modal Negara

Selanjutnya, suntikan negara diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp23,850triliun untuk melanjutkan pembangunan delapan ruas Tol Trans Sumatera (JTTS), yang memiliki output bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.

Perum Perumnas juga mendapatkan PMN sebesar Rp1,56 triliun pada 2022 untuk peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program pemerintah yakni pengadaan satu juta rumah, serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) turut mendapatkan PMN Rp5 triliun untuk pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang.