Kemenkeu: Reformasi pajak ke depan guna perbaiki administrasi dan SDM

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya, akan meliputi perbaikan sistem administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Secara rinci, Yon menyebut perbaikan yang telah berjalan ini meliputi perbaikan tata kelola data, Informasi dan Teknologi (IT), organisasi, SDM, fungsi dan regulasi.

"Kita sedang meluncurkan reformasi salah satu diantaranya adalah perbaikan sistem, tidak hanya itu, mengelola perbaikan di SDM, organisasi, kemudian, data dan proses bisnis," ujar Yon dalam diskusi bertajuk Pemulihan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global oleh Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara daring di Jakarta, Senin.

Baca juga: DJP bakal klarifikasi NIK yang belum valid menjadi NPWP

Dengan berbagai upaya itu, Yon berharap ke depan penerimaan pajak dapat optimal sesuai dengan tujuan utama kebijakan fiskal. Dengan itu pula, ia meyakini tax ratio pada 2022 akan terus mengalami kenaikan yang signifikan.

Dalam pengambilan kebijakan, Yon mengatakan DJP selalu mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga tetap memperhatikan penerimaan yang sustainable.

"Jadi dari dua sisi ini, kita melihat bahwa tax ratio kita masih cukup challenging. Kemudian di satu sisi kita tentu melihat ada pilihan kebijakan yang kita ambil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Yon.

Baca juga: DJP: Pengawasan semakin efektif dengan berbagai reformasi perpajakan

Dalam kesempatan ini, ia memaparkan sejak 1983 pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait reformasi perpajakan. Dengan berbagai kebijakan itu, jumlah wajib pajak terus meningkat, dari yang sebanyak 163 ribu pada 1983, menjadi 42,51 juta pada 2022.

"Kalau kita lihat sejak pertama kali dilakukan reformasi perpajakan, jumlah wajib pajak kita pada 1983 masih sekitar 163 ribu, sementara sekarang berada di kisaran 42,51 juta," kata Yon.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) telah membangun Coretax System untuk mendukung proses bisnis utama di lingkungan DJP, dengan menggunakan aplikasi Commercial Off The Self (COTS) sebagai aplikasi utama.

Baca juga: APINDO apresiasi kerja optimal DJP dalam reformasi perpajakan

Baca juga: DJP: Administrasi pajak berbasis digital terimplementasi penuh 2024

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel