Kemenkeu sebut data lengkap diperlukan agar kemiskinan turun merata

Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Dewi Puspita mengatakan data penduduk yang lebih lengkap perlu lebih diupayakan agar angka kemiskinan turun secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dewi mengatakan salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data sehingga bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat miskin.

"Itu akses terhadap perlindungan sosial yang diberikan pemerintah bisa jadi tidak terjangkau karena pendataan dan sebagainya," ujar Dewi dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Indef secara hybrid di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi perlinsos lebih tinggi capai Rp157,9 triliun

Pemerintah sendiri mencatat sebanyak 7,54 persen penduduk miskin belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 22,72 persen penduduk miskin berusia 0 hingga 17 tahun belum memiliki akta kelahiran.

Dengan demikian, Dewi mengatakan pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan agar realisasi kebijakan fiskal dapat tersalurkan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga itu menjadi hal penting yang perlu di perbaiki,” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.

Saat ini, meski di semua wilayah Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan, Dewi mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia secara presentase masih tinggi.

Baca juga: Menkeu sebut anggaran perlinsos capai Rp441,3 triliun pada 2023

Dalam kesempatan ini, Perencana Muda Kementerian PPN/ Bappenas Fisca Miswari Aulia mengatakan terdapat korelasi antara kepemilikan dokumen kependudukan dengan kemiskinan. Menurut dia, mayoritas penduduk miskin berada di wilayah yang sebagian masyarakatnya belum memiliki NIK.

Kondisi ini yang membuat penduduk miskin tidak terdaftar di database, sehingga tidak mendapatkan berbagai bantuan yang dibutuhkan.

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau mencapai 9,71 persen. Realisasi ini turun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan turun 1,05 juta orang terhadap September 2020.

Baca juga: Sri Mulyani targetkan angka kemiskinan turun di level 7,5-8,5 persen

Baca juga: BPS: Jumlah penduduk miskin turun jadi 26,5 juta per September 2021

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel