Kemenkeu soal Belanja Online Kena Bea Meterai Rp10.000: Masih Tahap Pembahasan

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah berencana akan mengenakan bea meterai untuk sejumlah transaksi digital, termasuk belanja online. Namun, hingga saat ini belum ada target kapan pelaksanaan kebijakan bea meterai ini berlaku.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, pihaknya masih melakukan pembahasan terkait hal ini. Sehingga belum menetapkan waktu penerapannya.

"Enggak (ada target penerapan), ini masih dalam pembahasan," kata dia kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (16/6).

Pembahasan yang dimaksudnya, mengenai penentuan kriteria mana yang akan dikenakan bea meterai Rp10.000 tersebut. Pihaknya masih mengkaji dengan pihak terkait.

"Itu masih dalam pembahasan dengan idEA (Indonesia E-Commerce Association) untuk term and condition secara elektronik itu, apakah nanti, yang seperti apa yang akan kita kenakan bea meterai," paparnya.

dia menampik pengenaan bea meterai ini untuk menambah jenis pajak baru. Dia menyebut pengenaan bea meterai di transaksi elektronik untuk membawa unsur keadilan.

"ini gunanya bukan untuk menambah jenis pajak baru, karena term and condition kalau bikin perjanjian selama ini sudah kena meterai," kata dia.

"Yang ingin kita bahas kalau dia bentuknya elektronik, e-commerce, agar level of playing field-nya sama antara perdagangan elektronik dan konvensional, makanya ini dibahas. ini masih dalam pembahasan," tambah dia menerangkan.

Dokumen Kena Bea Meterai

Sebelumnya, pemerintah akan mengenakan bea meterai Rp10.000 untuk term and condition (T&C) berbagai platform digital. Hal ini termasuk belanja online di e-commerce.

Hal tersebut dipastikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor. Pengenaan bea materai ini sesuai dengan UU 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.

"Atas Transaksi pada e-commerce dapat dikenakan bea meterai dalam hal terdapat dokumen yang merupakan objek bea meterai sesuai dengan Pasal 3 UU 10 tahun 2020," tutur dia kepada Liputan6.com, Selasa (14/6).

Beberapa jenis dokumen yang dapat dikenai pada transaksi e-commerce seperti:

a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis;

b. dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp 5 juta.

"Dalam hal tidak terdapat dokumen-dokumen sebagaimana tersebut, maka tidak akan dikenakan bea meterai," kata dia.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel