Kemenkeu Ternyata Surati Pemda yang Lambat Serap Anggaran Pembangunan Infrastruktur

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Keuangan terus mendorong penyerapan anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, hingga saat ini pemerintah daerah masih lambat dalam merealisasikan kontrak pembangunan proyek.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengungkap, realisasi kontrak pembangunan infrastruktur daerah baru meningkat belakangan ini. Ini terjadi setelah Kemenkeu menyurati Pemda terkait. Langkah ini berkaitan dengan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat kepada Pemda.

"DAK Fisik ini untuk percepatan, kita surati daerah bulan lalu, karena waktu itu kita lihat capaian lelang kontrak pembangunan proyek infrastruktur daerah masih sangat rendah, belum ada 10 persen, agak menyedihkan ini, jadi belanja daerah lambat," kata dia dalam rangkaian Press Tour, di Sentul, Bogor, Kamis (28/7).

Kemenkeu menyurati Pemda untuk merealisasi lelang kontrak sebelum 21 Juli 2022. Jika tidak dilakukan, maka DAK Fisik daerah tersebut akan dibekukan. "Capaiannya cukup baik, kontrak (proyek infrastruktur daerah) semuanya 90,3 persen. Jadi kalau sudah punya kontrak, kita kasih DAK Fisik 25 persen," terang dia.

Dia menjelaskan, DAK Fisik ini sifatnya sebagai percepatan mulainya pembangunan infrastruktur daerah. Sumber utamanya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen dari total DAU yang diterima daerah.

Di sisi lain, Prima mengungkap bahwa untuk kontrak pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan akan diperpanjang hingga 31 Juli 2022.

"Kita perhatikan (pembangunan infrastruktur) pendidikan dan kesehatan, kita ingin dua hal ini karena jadi core (utamanya), kita perpanjang sampai 31 Juli," kata dia.

Anggaran Pemda Mengendap di Bank

Kementerian Keuangan mencatat masih ada Rp220,95 triliun saldo pemerintah daerah mengendap di bank per Juni 2022. Lambannya belanja Pemda menjadi sebab utama dana ini mengendap.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menemukan bahwa Pemda masih banyak menahan proses belanja, dan baru mulai menjelang akhir tahun.

"Daerah biasanya belum melakukan perubahan dari segi pola belanja, ini Oktober biasanya naik (jumlah dana yang mengendap), di Desember baru turun," kata dia dalam Press Tour di Sentul Bogor, Kamis (28/7).

Dia menegaskan, ini masuk pada koridor permasalahan yang struktural terkait pola belanja daerah. Utamanya terkait kontrak proyek yang dilakukan oleh Pemda. Semakin lama kontrak dilakukan, maka penyerapan dana pun akan semakin molor. Imbasnya, banyak dana mengendap di bank.

"Pola belanja ini (masalah) struktural, bagaimana mempercepat kontrak, itu bisa cepat kalau perencanaannya cepat, bukan cuma masalah administrasi," terangnya.

Pria yang karib disapa Prima ini mengungkap, pihaknya melakukan monitoring ke daerah-daerah. Tujuannya, mencari penyebab lambannya penyerapan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Kita ada tim untuk mengecek, masalahnya apa sih? Kok enggak dibelanjain? Setelah kita cek ternyata kontraknya belum (dilakukan). Ini permasalahan yang tak mudah," ungkapnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel