Kemenkeu: Uang Pajak Jadi Tumpuan Beli Vaksin

Ezra Sihite, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 2 menit

VIVA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak kepada pemerintah adalah tumpuan utama pemerintah untuk membeli vaksin dan melaksanakan program vaksinasi bagi 185 juta masyarakat Indonesia.

"Uang pajak menjadi tumpuan utama untuk melakukan pembelian vaksin, dan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 itu sendiri," kata Suahasil dalam telekonferensi, Senin 22 Maret 2021.

Oleh karena itu Suahasil menjelaskan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah hingga sekitar Rp58 triliun untuk membeli dan melaksanakan program vaksinasi telah menjadi salah satu fokus dalam bidang pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun total anggarannya mencapai Rp699,43 triliun.

Sejumlah bidang tersebut antara lain yakni bidang kesehatan, dengan alokasi anggaran Rp176,3 triliun yang meliputi program vaksinasi Rp58,18 triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp9,91 triliun, therapeautic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun.

"Dan semua Ini akan menjadi salah satu bagian dari perjuangan kita, untuk memastikan masyarakat Indonesia terhindar dari COVID-19 dan supaya perekonomian bisa kembali dibuka," kata Suahasil.

Selain itu dia juga menjelaskan bahwa pajak tidak hanya sekadar menjadi instrumen penerimaan negara semata, melainkan juga berperan sebagai salah satu aspek pendorong dunia usaha khususnya di situasi krisis akibat kondisi pandemi seperti saat ini.

Sebab lanjut Suahasil, peran pajak di tengah kondisi krisis ini juga akan mendorong kebertahanan dunia usaha, melalui adanya sejumlah relaksasi yang diberikan pemerintah. Bentuknya seperti PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, hingga PPnBM DTP.

Apalagi disebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 lalu, pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak dengan nilai total mencapai Rp56 triliun guna mendukung perekonomian nasional.

"Ini semua adalah upaya yang dilakukan pemerintah melalui instrumen pajak, untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak dan bagi perekonomian Indonesia agar bangkit kembali," kata dia.

"Inilah saatnya kita membantu negara pada saat pandemi seperti ini yaitu dengan memasukkan SPT pajak dan membayar pajak yang terutang jika memang masih ada yang perlu dilengkapi," imbuh dia.