Kemenko Perekonomian dorong penyelesaian Perpres soal tanah musnah

·Bacaan 1 menit

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Perpres dampak sosial kemasyarakatan atas tanah musnah untuk kepentingan umum.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Wahyu Utomo menyampaikan Rancangan Perpres tersebut nantinya akan digunakan oleh setiap instansi dalam menyelesaikan permasalahan lahan pada lokasi pembangunan yang masuk dalam kategori tanah berpotensi musnah.

"Perpres ini akan mengatur seluruh penyebab tanah musnah, tidak hanya tanah tenggelam yang bersifat kasuistis, target kita awal Juli untuk Perpres ini sudah terbit," kata Wahyu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pemprov tunggu aturan status tanah musnah lahan Tol Semarang-Demak

Wahyu mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta proyek non PSN yang bersifat untuk kepentingan umum guna meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, lanjutnya, dalam percepatan pelaksanaan Proyek PSN maupun non PSN yang bersifat untuk kepentingan umum tersebut, terdapat kendala dimana tanah/lahan yang menjadi lokasi pembangunan masuk ke dalam kategori tanah berpotensi musnah.

Salah satu lokasi pembangunan masuk ke tanah lahan yang tergenang air laut karena abrasi dan penurunan tanah atau land subsidence terjadi di wilayah pantura Semarang.

"Diperlukan percepatan penyediaan regulasi dalam mengatur hal bersifat vital tanpa merugikan berbagai pihak," tutur Wahyu.

Baca juga: Airlangga sebut 201 proyek dan 10 program PSN selesai pada 2024

Baca juga: LaNyalla harapkan Proyek Strategis Nasional serap banyak tenaga kerja

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel