Kemenko Perekonomian: SWF Bermanfaat untuk Mengunci Hot Money

Fikri Halim, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) memberikan manfaat bagi iklim investasi Indonesia. SWF terbentuk setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menyatakan, salah satu manfaat SWF adalah mengunci dana investasi jangka pendek atau dikenal hot money.

"Salah satu cara kita mengunci dana-dana jangka pendek tadi supaya dia jangan tiba-tiba terjadi capital flight," tutur Iskandar, Selasa, 2 Desember 2020.

Baca juga: Anggaran Anggota DPRD DKI Naik Jadi Rp8 M, PDIP: PSI dari Awal Setuju

Menurut Iskandar, dana-dana investasi jangka pendek tersebut selama ini juga dimanfaatkan pemerintah untuk menutupi defisit transaksi berjalan. Akibatnya, memiliki keterkaitan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

"Bayangkan ketika terjadi gejolak di dalam negeri capital outflow terjadi dampaknya ke rupiah. Semua perusahaan kesusahan ketika depresiasi. Bahan baku jadi mahal, terjadi hambatan dari sisi produksi," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan, dalam pembangunan Indonesia nantinya, pasti akan menggunakan dana dari SWF, tidak lagi memanfaatkan dana investasi jangka pendek. Sehingga stabilitas ekonomi bisa tercipta.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, dengan adanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, SWF akan direalisasikan dengan bentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) mulai jadi sorotan usai kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ke Amerika Serikat.

Dalam kunjungan itu, lembaga keuangan AS, United States International Development Finance Corporation (USIDFC) meneken komitmen investasi ke SWF Indonesia senilai US$2 miliar atau setara Rp28 triliun.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan sebelumnya mengungkapkan adanya SWF ini akan membuat hilangnya pos biaya proyek di APBN secara bertahap. Nantinya, APBN disebut akan dikhususkan pada program pengentasan kemiskinan.

Informasi ini diperoleh Dahlan, usai bertemu Luhut belum lama ini. Ditekankan bahwa lembaga mirip SWF ini pun sudah ada di negara tetangga. Salah satunya yaitu 1MDB milik Malaysia. (art)