Kemenkominfo dan Komisi I setujui RUU PDP disahkan di Sidang Paripurna

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Komisi I DPR RI menyetujui dan mengeluarkan keputusan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat segera disahkan dengan pembahasan lanjutan di Sidang Paripurna.

Kesepakatan itu ditandai secara simbolis dengan penandatanganan naskah RUU Perlindungan Data Pribadi serta naskah penjelasan oleh perwakilan fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kita dengar semua tadi sembilan fraksi menyetujui, perwakilan dari pemerintah juga menyetujui agar RUU Perlindungan Data Pribadi bisa dibawa pada pembicaraan lanjutan tingkat dua dalam Rapat Paripurna dan akan menjadi Undang-Undang," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam Rapat Kerja dengan Kemenkominfo, Kemendagri, dan Kemenkumham di DPR, Rabu.

Semua perwakilan fraksi partai di Komisi I DPR RI yang terdiri dari PDIP, Golkar, PAN, PKB, PBB, PKS, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat menerima secara mutlak agar RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera disahkan menjadi regulasi yang berkekuatan tetap.

Naskah RUU Perlindungan Data Pribadi yang ditanda tangani itu berisikan 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 BAB serta 76 pasal.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate pun mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pembentukan RUU PDP mulai dari panitia kerja DPR RI, panitia kerja pemerintah, hingga pakar maupun pihak lainnya karena akhirnya RUU PDP ini bisa masuk ke tahapan yang lebih lanjut.

Ia meyakini dengan banyaknya masukkan yang didapatkan dari hasil kerja para pihak terlibat maka ketika sah menjadi regulasi Undang-Undang ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

"Kami yakin bahwa dinamika perubahan tersebut (proses penciptaan RUU PDP) dalam rangka memperkaya dan melihat ke arah yang lebih baik, kami percaya hal itu menghasilkan substansi RUU PDP yang lebih baik, lebih komprehensif, dan lebih efektif untuk menjawab kebutuhan bangsa dan negara," kata Johnny.

RUU PDP akhirnya dalam waktu dekat akan masuk ke dalam pembahasan di sidang yang lebih besar yaitu Sidang Paripurna dan artinya masyarakat Indonesia satu langkah lebih dekat untuk memiliki regulasi yang menjamin keamanan datanya.

Adapun RUU Perlindungan Data Pribadi telah dibahas sejak awal 2020 dan melewati enam kali perpanjangan masa sidang di DPR RI serta melewati banyak rapat pembahasan.

Nantinya akan ada lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menangani masalah perlindungan data pribadi.

Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi bisa disahkan maksimal September 2022

Baca juga: Ketua Komisi I DPR minta tindakan tegas jika benar data PLN bocor

Baca juga: Bocor data berulang tunjukkan urgensi UU PDP di Indonesia