Kemenkumham Matangkan Aturan Perjalanan Dinas

  • Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Merdeka.com
    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 129 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar USD 143 miliar. ... …

  • Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Merdeka.com
    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    MERDEKA.COM. Koalisi Anti Utang (KAU) menyebut ketergantungan Indonesia pada utang asing khususnya pada Singapura berbahaya. Pasalnya, jika terjadi konflik, maka Singapura dapat menghancurkan Indonesia melalui aspek utang.Ketua KAU, Dani Setiawan, menuding Singapura sebetulnya hanya broker atau kepanjangan tangan investor dari negara Eropa. Maka dari itu, mereka memegang kendali supply utang."Dalam skenarionya seperti itu, di mana Singapura selama ini menjadi posisi tuan rumah lembaga investasi …

  • Utang luar negeri Indonesia konsisten naik, tembus Rp 3107 T

    Utang luar negeri Indonesia konsisten naik, tembus Rp 3107 T

    Merdeka.com
    Utang luar negeri Indonesia konsisten naik, tembus Rp 3107 T

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. Angka utang ini konsisten naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 269,7 miliar. …

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) akan menyetujui kebijakan baru terkait biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menkumham Amir Syamsudin mengungkapkan, adanya kebijakan baru biaya perjalanan dinas akan berdampak positif terhadap kebocoran anggaran. Saat ini draf aturan baru tersebut sudah berada di pihaknya.

"Saya kira bagus tapi sebelum undang-undang itu berlaku, inisiatif kementerian untuk mendorong memaksimalkan penggunaan IT, sehingga cara-cara konvensional dan sebagainya bisa dikurangi," ujar Amir di Jakarta, Selasa (29/5/2012). 

Untuk mengurangi perjalanan dinas, Amir berharap, kementerian lembaga bisa lebih mengoptimalkan fasilitas milik sendiri, terutama ruangan. Tujuannya, untuk menekan penggunaan anggaran perjalanan dinas.

"Yang mempunyai gedung-gedung pertemuan, yang mempunyai balai-balai serba guna, gunakan itu. Ini juga mengurangi rapat-rapat di luar," tutur Amir.

Perjalanan dinas PNS dianggap tidak efektif dan sarat pelanggaran. KemenPAN RB tengah mengaji kebijakan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) untuk mengatur perjalanan dinas PNS.

"Perpres tentang perjalanan dinas untuk aparatur negara, Agustus selesai. Kami mengatur perjalanan, Kementerian Keuangan mengatur anggarannya," kata Wamen PAN RB, Eko Prasojo, di Jakarta, Senin malam, (21/5/2012). [tjs]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...