Kemenkumham: Sertifikasi perbelanjaan tingkatkan kepercayaan investor

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan sertifikasi pusat perbelanjaan dapat meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan sahamnya di Tanah Air.

"Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan investor," kata Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham Anom Wibowo di Jakarta, Kamis.

Saat ini, sebut dia, DJKI Kemenkumham telah memberikan sertifikasi kepada 17 pusat perbelanjaan dan memverifikasi 77 dokumen pengajuan sertifikasi pusat perbelanjaan.

Baca juga: Kemenkumham kukuhkan 346 Guru Kekayaan Intelektual

Sertifikasi pusat perbelanjaan tersebut tidak lepas dari upaya Indonesia untuk keluar dari status "priority watch list" (PWL) atau daftar negara yang dianggap memiliki pelanggaran kekayaan intelektual cukup berat.

Selain upaya untuk menumbuhkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, katanya, penerbitan sertifikasi merupakan arahan Presiden Jokowi agar Indonesia bisa memberikan ruang sebesar-besarnya kepada semua negara untuk berinvestasi.

Pembukaan ruang investasi tersebut harus didukung oleh penegakan hukum kekayaan intelektual yang maksimal, jelasnya.

Baca juga: Kemenkumham dukung "DJKI Mengajar" untuk kenalkan KI sejak dini

Ia mengatakan adapun kriteria pusat perbelanjaan yang dikatakan layak untuk mendapat verifikasi adalah barang-barang yang diperjualbelikan terdata di DJKI Kemenkumham. Baik itu masih dalam tahap permohonan ataupun sudah mendapat sertifikat.

Tidak hanya itu, paparnya, barang yang diperjualbelikan harus memuat ketentuan untuk tidak memperjualbelikan barang-barang yang melanggar kekayaan intelektual.

"Minimal 70 persen jumlah yang ada di pusat perbelanjaan tersebut harus menjual barang-barang asli," kata Anom.

Baca juga: Kemenkumham ingatkan pengajuan merek harus perhatikan itikad baik

Ia mengatakan program yang telah dirancang sebagai rencana program prioritas DJKI tahun 2023 adalah melanjutkan program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual. Dengan demikian diharapkan Indonesia bisa keluar dari status PWL.

Ke depan, tambahnya, sertifikasi pusat perbelanjaan tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan modern namun pusat perbelanjaan tradisional. Langkah tersebut akan dilakukan dengan pendekatan humanis, misalnya melakukan kegiatan pencegahan berupa edukasi dan sosialisasi tentang kekayaan intelektual.

Ia mengatakan sertifikasi berbasis kekayaan intelektual tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan kegiatan hingga ke daerah kabupaten atau kota yang merupakan sentra industri.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel