Kemenkumham Sulbar optimalkan sinergi tingkatkan pemenuhan P5HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat mengoptimalkan sinergi dengan "stakeholder" atau para pemangku kepentingan dalam hal peningkatan Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5HAM) bagi masyarakat di daerah itu.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Faisol Ali, di Mamuju, Kamis mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan aksi HAM B12B12.

"Pelaksanaan aksi HAM ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam mendorong pemerintah daerah dalam hal pemenuhan P5HAM di daerah," kata Faisol Ali.

Sementara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar Alexander Palti mengatakan Bappeda Sulbar telah menyelenggarakan rapat koordinasi pelaporan Aksi HAM B12 tahun 2022 tingkat provinsi dan kabupaten di Aula Bappeda Sulbar.

Kegiatan tersebut lanjutnya, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan pelaporan aksi HAM, sehingga dapat meningkatkan P5HAM terhadap pelayanan masyarakat.

Utamanya tambah Alexander Palti, layanan publik terhadap kelompok rentan, diantaranya anak, perempuan, penyandang disabiltas dan kelompok masyarakat adat.

“Permenkumham Nomor 19 tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan serta Sekretariat Bersama Panitia Nasional Ranham merupakan salah satu pedoman dalam hal pelaksanaan Aksi HAM ini," ucap Alexander Palti, yang menjadi narasumber pada kegiatan itu.

Rakor tersebut menurut dia, sebagai wadah dalam menyamakan persepsi dan pemahaman.

"Disamping itu, terbatasnya anggaran bukan menjadi alasan kita tidak mencapai pelaporan aksi HAM yang semakin meningkat untuk lebih baik lagi," tutur Alexander Palti.

Pada kesempatan itu, Alexander Palti juga menyinggung capaian dan evaluasi pelaporan Aksi HAM B08 tahun 2022 dan tata cara pengisian Aksi HAM B12 sesuai Perpres Nomor 53 tahun 2022

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulbar Junda Maulana menyampaikan bahwa pelaksanaan aksi yang telah dicantumkan dalam Ranham 2021-2025 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

"Capaian aksi HAM B12 ini bisa lebih ditingkatkan lagi dengan mendorong pemda dan 'stakeholder' terkait untuk melengkapi data dukung dengan empat sasaran, yaitu anak, perempuan, penyandang disabiltas dan kelompok masyarakat adat," jelas Junda Maulana.