Kemenparekraf fasilitasi 135 pelaku wisata di Jatim berbadan hukum

·Bacaan 2 menit

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan sebanyak 135 pelaku usaha wisata di Jawa Timur (Jatim) yang menjadi peserta sosialisasi lembaga itu mampu berbadan hukum, sebab hingga kini masih minim pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berbadan hukum.

Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kemenparekraf Robinson Hasoloan Sinaga, Senin, mengatakan sebanyak 135 pelaku itu turut dalam sosialisasi yang digelar bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret di Surabaya.

Peserta kegiatan, kata dia, merupakan pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi aplikasi, film, arsitektur, kuliner, fesyen, dan subsektor lainnya.

Robinson mengatakan kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan pengertian badan hukum, pentingnya badan hukum, manfaat pendirian badan hukum, dan regulasi yang mengatur badan hukum.

"Kegiatan digelar juga memfasilitasi para peserta untuk mendirikan badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan atau perkumpulan secara gratis. Biayanya ditanggung negara. Itu kan kalau bayar sendiri bisa sampai Rp7 jutaan," ujar Robinson.

Baca juga: Kemenparekraf fasilitasi 100 pelaku usaha di Bali bentuk badan hukum

Robinson mengatakan kegiatan serupa juga digelar Kemenparekraf dan di lima kota/kabupaten di Indonesia yaitu Semarang, Cirebon, Banyuwangi, Surabaya, dan Bandung.

"Untuk di Surabaya, target peserta yang diharapkan mendapatkan fasilitasi pendirian badan hukum dari kegiatan ini sebanyak 135 orang. Dan khusus pelaku usaha yang kami undang dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan, dan Pasuruan," ujarnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Tahun 2021 Muhammad Hendri Nuryadi mengatakan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya jika usaha tersebut tidak berbadan hukum.

Hendri mengatakan dengan membentuk badan hukum ada beberapa keuntungan yang didapatkan seperti memiliki legalitas usaha, mempermudah akses sumber permodalan, keberlangsungan usaha lebih terjaga, mitigasi risiko dan mendapatkan insentif serta bantuan dari pemerintah.

"Kami ingin membantu para pelaku usaha pariwisata dan pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendirikan badan hukum melalui bantuan teknis dan finansial, hingga terbitnya SK pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

Baca juga: Kemenparekraf-BPU UNS memfasilitasi pendirian badan hukum pelaku usaha


Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel