Kemenparekraf minta tambahan anggaran Rp4,19 triliun untuk 2023

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp4,19 triliun untuk mempercepat dan mengawal momentum pemulihan ekonomi dan pariwisata.

"Untuk mempercepat pemulihan dan mengawal momentum, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,19 triliun," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut Sandiaga Uno, usulan tambahan anggaran disebabkan oleh penurunan pagu anggaran 2023 sebesar 15,91 persen dari yang telah ditetapkan sebesar Rp3,31 triliun.

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu merinci usulan tambahan anggaran sudah disampaikan dua kali yakni masing-masing pada 24 Maret 2022 sebesar Rp952 miliar dan pada 4 Juli 2022 sebesar Rp3,23 triliun.

Secara rinci, total usulan penambahan anggaran untuk Satuan Kerja (Satker) Pusat mencapai Rp1,87 triliun dengan rincian Deputi Bidang Kebijakan Strategis sebesar Rp19,6 miliar, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan sebesar Rp510 miliar, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebesar Rp201,45 miliar, Deputi Bidang Industri dan Investasi sebesar Rp6 miliar, Deputi Bidang Pemasaran sebesar Rp638 miliar, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) sebesar Rp100 miliar, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif sebesar Rp250,7 miliar, Inspektorat Utama sebesar Rp10 miliar dan Sekretariat Kementerian Sekretariat Utama sebesar Rp126,4 miliar.

Ada pun total usulan penambahan anggaran untuk Badan Pelaksana Otorita mencapai Rp476,8 miliar dengan rincian Badan Pelaksana Otorita Borobudur mendapat alokasi Rp62,3 miliar, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebesar Rp166,9 miliar dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebesar Rp247,6 miliar.

Sementara itu, total usulan penambahan anggaran untuk UPT Pendidikan Bidang Pariwisata sebesar Rp1,85 triliun untuk Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang, Poltekpar Lombok, Poltekpar Enhaii Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Makassar dan Poltekpar Medan.

"Walaupun pagu anggaran telah ditetapkan jauh di bawah harapan kami, perlu kami tekankan bahwa setiap rupiah akan menjadi tanggung jawab Kemenparekraf dan akan kami kelola dan optimalkan penggunaannya untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia demi pemulihan, kebangkitan, penciptaan lapangan kerja dan juga untuk memastikan momentum kepulihan kita," kata Sandiaga Uno.

Baca juga: Sandiaga: Capaian kerja Kemenparekraf di 2021 sesuai target

Baca juga: Kemenparekraf gandeng Surplus Indonesia tekan sampah makanan hotel