Kemenperin berkomitmen wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

·Bacaan 2 menit

Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja (satker).

“Satker perlu menyiapkan diri untuk menghadapi penilaian dari Tim Penilai Nasional (TPN) agar dapat memperoleh predikat WBK atau WBBM,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengutip Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita lewat keterangannya di Jakarts, Sabtu.

Hal itu disampaikan Masrokhan saat pencanangan Komitmen Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Palembang.

Sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang mutlak dijalankan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk oleh Kementerian Perindustrian.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenperin fokus memberikan pengarahan dan penguatan dalam upaya mempercepat pembangunan zona integritas kepada satker-satker yang diusulkan memperoleh WBK atau WBBM.

Mekanisme penilaian oleh TPN meliputi pengusulan Tim Penilai Internal (TPI) ke TPN melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), survei eksternal, survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi TPN, panel TPN, hingga penetapan predikat WBK atau WBBM.

Masrokhan yang kali ini datang bersama Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi kembali mengingatkan Baristand Industri Palembang yang menjadi representatif Kemenperin di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya untuk meningkatkan kinerja, komitmen dan kolaborasi dengan semua pihak.

“Selain itu, Baristand Industri Palembang masih perlu meningkatkan bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik, agar kehadirannya dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Sumatera Selatan,” pesan Maskrokhan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Baristand Industri Palembang, yang mempunyai keseriusan, kesungguhan, komitmen untuk meraih WBK, sekaligus juga berupaya mengimpelementasikan pembangun zona integritas dalam wujud nyata di lapangan.

Masrokhan menambahkan, pembangunan zona integritas sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Masrokhan optimistis, apabila seluruh satker di lingkungan Kemenperin dapat merelisasikan core values maupun employees branding sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik, maka seluruh satker di lingkungan Kemenperin akan menjadi “Island of Integrity”.

Baca juga: Kemendag raih predikat wilayah bebas korupsi untuk pertama kali
Baca juga: Kominfo raih predikat wilayah bebas korupsi 2020
Baca juga: Kejati DKI raih penghargaan zona bebas korupsi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel