Kemensos-KemenPUPR matangkan bangun rusun PPKS di Surakarta

·Bacaan 2 menit

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mematangkan pembangunan rumah susun (rusun) untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Manahan, Surakarta.

Sinkronisasi pembangunan rusun tersebut dilakukan Kemensos melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

"Pembangunan Rusun di Manahan Surakarta untuk meningkatkan harkat dan martabat PPKS melalui penyediaan sarana tempat tinggal yang layak dan sehat. Dengan tempat tinggal yang layak, mereka bisa fokus meningkatkan taraf kesejahteraannya,” kata Sekretaris Ditjen Rehsos, Idit Supriadi Priatna dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kementerian PUPR minta pemda profesional dalam pengelolaan rusun

Idit mengatakan pihaknya segera ditindaklanjuti pembangunan rumah susun tersebut dengan menggandeng Kementerian PUPR, mengingat PPKS di Indonesia angkanya cukup besar.

Idit menerangkan kebijakan Mensos Risma diawal tahun 2021, yaitu PPKS yang telantar harus cepat direspons dan diberi layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) baik di keluarga, komunitas maupun residensial.

“Selanjutnya, mereka diakseskan dengan program-program Kementerian Sosial, lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan) , BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) maupun Prokus (Program Kewirausahaan) sesuai dengan hasil asesmen,” katanya.

Dengan adanya rumah susun, para alumni penerima manfaat dari balai-balai rehabilitasi sosial bisa mendapat tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau. Sehingga, mereka mampu fokus meningkatkan ekonominya hingga pada titik mandiri.

“Untuk itu, perlu adanya konsolidasi serta kerja sama semua pihak termasuk pemerintah daerah setempat berkaitan dengan program rumah susun bagi PPKS di Surakarta, serta bisa menjadikan rusun sebagai ikon Kota Surakarta,” kata Idit.

Kasubdit Perancangan Teknis Kementerian PUPR, Yuri Hermawan menjelaskan pemanfaatan rusun bagi PPKS diperuntukkan bagi pemulung, gelandangan, pengemis, manusia gerobak, lanjut usia, serta warga telantar lainnya.

“Total usulan Kemensos sebanyak 16 menara dengan tipe 24/5 lantai panjang sebanyak 108 unit. Pembangunan rumah susun PPKS selaras dengan program penanganan kemiskinan ekstrem yang sedang menjadi prioritas,” katanya.

Direktur Rumah Susun Wilayah II yang diwakili oleh Kasubdit Rumah Susun Wilayah II Noviza Dwiarti Arsyad menjelaskan berdasarkan surat Menteri Sosial RI Tri Rismaharini kepada Menteri PUPR perihal permohonan rumah susun bagi PPKS di 11 lokasi dengan 16 menara di lingkungan Balai Kementerian Sosial, Menteri PUPR merespons untuk segera diprogramkan secara bertahap.

Baca juga: Pembangunan rusun di DKI pada 2022 dinilai belum sesuai target Anies

Baca juga: Pemprov DKI berencana relokasi warga terdampak rob ke rusun

Pihaknya mendorong Kemensos segera menyiapkan Badan Pengelola Rumah Susun dengan penghuninya serta pemrograman terhadap usulan Kementerian Sosial untuk alokasi rumah susun bagi PPKS.

Kemensos mengajukan permohonan kepada Kementerian PUPR pembangunan 16 menara rusun di 11 lokasi di lingkungan Balai Kementerian Sosial.

Pada tahun anggaran 2021 telah dialokasikan pembangunan rumah susun di dua lokasi, yaitu DKI Jakarta dengan perkembangan fisik per tanggal 24 Desember 2021 telah mencapai 50,48 persen dan di Bekasi, Jawa Barat dengan pembangunan fisik 77,84 persen dan akan diselesaikan pada awal tahun 2022.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel