Kementan: Optimalkan sumber pangan lokal di masa pandemi COVID-19

Apep Suhendar
·Bacaan 2 menit

Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengatakan setiap pihak dan pemangku kepentingan harus bisa mengoptimalkan sumber pangan lokal di masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk antisipasi atas kerentanan sistem pangan.

“Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pemangku kepentingan harus mengupayakan pemanfaatan pangan lokal secara masif,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, Dr Ir Agung Hendriadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebudayaan pangan lokal daerah misalnya ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum.

Apalagi, tiap-tiap provinsi terbiasa mengonsumsi komoditas karbohidrat non-beras tertentu. Sehingga, pihak terkait tinggal mendorong bagaimana upaya meningkatkan produksi komoditas itu serta mengolahnya agar dapat dikonsumsi secara masif.

Pemerintah tidak memungkiri bahwa pandemi berkepanjangan dapat menimbulkan krisis pangan di Indonesia. Sebagai contoh program perluasan area tanam baru sekitar 165.000 hektare di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu upaya peningkatan ketersediaan pangan.

“Pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah adalah contoh penambahan perluasan area tanam baru. Luas areal tanam baru ini bisa untuk padi, jagung, bawang merah dan cabai,” kata dia.

Baca juga: Pengembangan ekonomi lokal membuat ketahanan pangan lebih tinggi
Baca juga: KKP: Sektor perikanan garda terdepan ketahanan pangan saat pandemi

Secara umum, terganggunya sistem logistik dan rantai pasok pangan memang salah satu dampak nyata dari pandemi COVID-19 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan, pada dua bulan pertama setelah pandemi, indeks ketahanan pangan nasional sempat turun dari 44,10 menjadi 40,10.

Hal itu disebabkan adanya kekagetan dari masyarakat yang mengurangi konsumsi pangan mereka. Tetapi kemudian telah terjadi peningkatan indeks ketahanan pangan dari April hingga Agustus.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Dr Bernadia Irawati Tjandradewi mengatakan distribusi pangan yang belum merata di Indonesia juga dikhawatirkan akan menyebabkan kelebihan atau kekurangan komoditas pangan di sejumlah daerah.

Ia mengingatkan bahwa potensi krisis pangan baik di Indonesia maupun di dunia bisa terjadi tidak hanya karena pandemi COVID-19, tetapi juga karena perubahan iklim secara global.

“Terganggunya sistem logistik pangan dan rantai pasok pangan menyebabkan masyarakat kehilangan akses pangan,” ujarnya.

Baca juga: Pangan lokal solusi atasi kerentanan selama pandemi
Baca juga: Dukung ketahanan pangan, Kadin perkuat kemitraan petani dan industri