Kementerian ATR/BPN Didorong Lawan Mafia Tanah

Bayu Nugraha, Edwin Firdaus
·Bacaan 3 menit

VIVA – Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengungkapkan mengenai mafia tanah yang mengerahkan buzzer untuk melawan Kementeriannya.

Komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, apa yang disampaikan Sofyan merupakan bentuk keresahannya terhadap ulah mafia tanah.

Dengan membuka fakta itu, Sofyan menganggap mafia tanah merupakan masalah penting yang harus di atasi.

“Ini bagus, beliau terbuka. Kalau tidak disampaikan nanti bisa jadi gunung es. Masalah itu menumpuk. Kalau ini kan sudah dibuka, ada mafia tanah, ada penggunaan buzzer-buzzer," kata Emrus saat dihubungi awak media, Kamis, 12 November 2020.

Emrus mengatakan, dalam komunikasi, memang ada metode membolak-balikan pesan untuk mengaburkan maksud dan tujuan, serta membuat lawan menjadi lemah. Ini biasa dilakukan orang yang melakukan komunikasi tidak berintegritas. Dalam hal ini, buzzer.

Buzzer bisa membingkai suatu pihak dalam sengketa tanah sebagai orang yang dizolimi, korban yang dirampas tanahnya. Playing victim istilahnya. Sementara lawannya dikesankan sebagai orang serakah dan culas. Ini akan menyulitkan Kementerian ATR/BPN dalam upayanya memberantas mafia tanah.

"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," ujarnya.

Emrus menyarankan agar Kementerian ATR/BPN untuk melawan buzzer-buzzer mafia tanah itu, yakni dengan mengerahkan karyawan BPN di seluruh Indonesia dan keluarganya untuk aktif di media sosial.

Mereka harus menyampaikan penjelasan secara terang benderang, masif, terstruktur, sistematis, berkesinambungan, dan disampaikan dengan inovatif dan kreatif. Penyampaian pesan itu tidak boleh berhenti. Dia mengingatkan, buzzer muncul karena ada kekosongan komunikasi.

"Buzzer itu kan membentuk opini publik, dimodali oleh orang di belakangnya. Komunikasi harus dihadapi dengan komunikasi. Buzzer yang negatif harus dilawan dengan konten sosial media yang positif," kata pendiri lembaga EmrusCorner ini.

Bagaimana caranya? Jadikan perlawanan para pegawai BPN terhadap buzzer itu sebagai salah satu credit point untuk naik jabatan.

"Penilaiannya apa? Misalnya dari follower. Kalau follower-nya sekian sampai sekian, equivalent dengan sekian nilai. Tentu kontennya juga harus positif bagi BPN," kata Emrus.

Sementara keluarga pegawai, bisa diberikan dana promosi untuk melawan para buzzer di medsos. Salah satu yang bisa digaungkan di medsos yakni kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas mafia tanah.

"Itu harus diviralkan, sampaikan kepada publik. Yang sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan, atau pengadilan, itu harus diviralkan juga," kata Emrus.

Kemudian, Supaya koordinasi lancar, Emrus menyarankan Kepala Biro Humas atau Komunikasi langsung berada di bawah menteri. "Dia harus selalu ada "di sisi menteri". Sekarang terlalu jauh dengan menteri," urai Emrus.

Sebelumnya, Sofyan Djalil mengungkapkan terdapat perlawanan balik dari mafia tanah. Mereka bahkan mengerahkan buzzer.

"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian," kata Sofyan, Selasa kemarin.

Sofyan mengatakan, para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta.

"Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. (Contoh kasus) kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya, bagi kita mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," ujar Sofyan.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP. Dia mengaku mendapat informasi adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.

"Mafia tanah ini begitu kuat. Bahkan saya dengar, mafia tanah seperti di pilpres kemarin, pakai buzzer juga," ujar Johan.

Baca juga: Balapan Liar Tak Beradab Taruhan Wanita Digulung Pemburu Preman