Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah di Tahun 2025

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sebanyak 126 juta bidang tanah telah tersertifikasi di tahun 2025, lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"PTSL menargetkan bisa menyertifikasi sejumlah 126 juta bidang tanah pada 2025. Masih ada sekitar 46,6 juta bidang tanah yang belum bersertifikat," kata Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Soegoto dalam diskusi evaluasi publik atas kineja perpajakan dan pertanahan di Indonesia, Minggu kemarin.

Himawan menyampaikan, dari target 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi pada tahun 2025, tahun ini ada 94,2 juta bidang tanah yang sudah terdaftar. Sementara yang telah bersertifikat sejumlah 79,4 juta bidang tanah.

Salah satu kendala yang dihadapi masih banyak warga yang belum mau mendaftarkan sertifikasi tanahnya melalui PTSL, karena alasan berbagai hal.

"Terutama yang di daerah-daerah. Mereka takut, kalau sudah disertifikat, mereka suruh bayar pajak. Tanah mereka ini kan rata-rata warisan turun temurun dari leluhurnya. Nah, mereka enggak mau tanahnya disertifikat," bebernya.

Menurut Himawan, Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto telah menyampaikan kepada para kepala daerah, hendaknya menggratiskan pajak bagi warga yang melakukan sertifikasi tanah untuk pertama kalinya.

"Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kepala daerah, sebaiknya pengurusan sertifikat pertama itu digratiskan pajaknya," terang Himawan.

Dia juga mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN tengah berupaya untuk melakukan modifikasi layanan pertanahan dari analog menjadi digital. Menurutnya, transformasi layanan pertanahan analog ke digital merupakan suatu keniscayaan.

Apalagi tanah memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Kondisi ini pun mendorong Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan agar bisa semakin mudah, murah dan transparan.

"Kami sudah mulai melakukan transformasi digital, dimulai dari lingkungan kerja. Salah satunya adalah dengan digitalisasi dokumen dan warkah pertanahan," lanjutnya.

Himawan juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan Hotline Pengaduan. Dua program ini diresmikan Hadi Tjahjanto belum lama ini. [cob]