Kementerian BUMN Sebut Ada Anak Usaha BUMN Lahir Karena Kesempatan Sesaat

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN menetapkan 5 prioritas kementerian dalam mengembangkan BUMN ke depan. Salah satu prioritas kementerian ialah optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri, sehingga BUMN bisa menghasilkan imbal hasil atau return yang maksimal.

Deputi Bidang Sumber Daya Alam (SDM) Kementerian BUMN Alex Denni mengatakan, selama ini banyak BUMN yang berinvestasi jauh dari inti bisnisnya.

"Selama ini barangkali selama puluh-puluh tahun kita tidak concern dengan fokus investasi, karena itu banyak BUMN yang invest jauh dari core business. Bahkan kadang anak usaha lahir hanya karena opportunity sesaat," jelas Alex dalam LPPI Virtual Seminar, Kamis (28/1/2021).

Alex mencontohkan, ada BUMN manufaktur yang menerapkan IRP (Integrated Resource Planning/Analisis Kualitas Software).

Kemudian, BUMN tersebut membentuk anak usaha yang berperan sebagai implementor IRP, dan seterusnya.

Alex juga menekankan pentingnya inovasi business model BUMN agar tetap relevan dengan zaman. Apalagi di zaman yang serba digital, BUMN Indonesia harus memiliki daya saing dalam bidang teknologi yang tinggi.

"Kita juga tahu Indonesia pasar digitalnya paling besar di Asia Tenggara dan kita tidak hanya ingin jadi pasar saja, tapi kita juga harus menjadi pemain yang signifikan, oleh karenanya techno leadership harus dibangun," tandasnya.

Erick Thohir Ajak BPKP Berantas Korupsi di BUMN

Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir pastikan 1,5 juta tenaga kesehatan disuntik vaksin COVID-19 awal 2021 saat bertemu IDI di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/9/2020). (Dok Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19)
Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir pastikan 1,5 juta tenaga kesehatan disuntik vaksin COVID-19 awal 2021 saat bertemu IDI di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/9/2020). (Dok Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penandatanganan tersebut dilakukan di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa 26 Januari 2021.

"Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik," ujar Erick Thohir, Selasa (26/1/2021).

Erick mengatakan, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik, khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan perusahaan milik negara. Itu diterapkan dengan senantiasa mengimplementasikan Good Coorporate Governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria IACM (Internal Auditor Capability Model) dari BPKP yang terus menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir.

Oleh karena itu, Erick menilai kerjasama dan kolaborasi dengan BPKP kali ini juga jadi wujud komitmen Kementerian BUMN, khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya di perusahaan BUMN tetapi juga di lingkungan Kementerian BUMN.

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerjasama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, yakni International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN di 2020.

Saksikan Video Ini