Kementerian BUMN Usul PLN Dapat PMN Rp 8,2 Triliun di 2022

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 8,2 triliun di tahun 2022.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengatakan, PMN ini ditujukan untuk membantu struktur keuangan dan struktur modal PLN.

"Karena dalam beberapa tahun mendatang kurang lebih akan ada 20 GW yang akan masuk ke sistem PLN terutama yang berasal dari IPP (independent power producer/produsen listrik swasta)," ujar Pahala dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI secara daring, Kamis (8/7/2021).

Selain itu, PLN juga mendapatkan penugasan untuk memperkuat infrastruktur kelistrikan di 5 destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, Borobudur dan Mandalika. Pengembangan ini membutuhkan dana sebesar kurang lebih Rp 800 miliar.

Lalu, PLN juga akan mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi untuk gardu listrik dan smart grid, mengingat dalam beberapa tahun mendatang, pembangunan dan pengembangan pembangkit akan didorong berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

"Hal ini tentunya membutuhkan pengembangan smart grid, karena sifat dari pembangkit EBT yang intermitensinya tinggi. Oleh karena itu kita usulkan tambahan PMN Rp 8,2 triliun," kata Pahala.

Erick Thohir Usul PMN untuk BUMN Rp 72,4 Triliun di 2022

Menteri BUMN Erick Thohir memantau langsung kondisi pasokan listrik wilayah terdampak banjir di Jabodetabek, Kamis (2/1/2020). Dok PLN
Menteri BUMN Erick Thohir memantau langsung kondisi pasokan listrik wilayah terdampak banjir di Jabodetabek, Kamis (2/1/2020). Dok PLN

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN Erick Thohir mengusulkan angka Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 72,449 triliun di 2022. Jumlah tersebut akan diberikan kepada 12 BUMN.

"Saya ingin memaparkan untuk PMN 2022, seperti yang disampaikan ini 80 persen penugasan, 6,9 persen restrukturisasi. Jadi kalau dikumulatifkan, ini 87 persen hal-hal ini tidak terelakkan," kata Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021).

Secara rinci, PMN akan diberikan untuk Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 9,318 triliun, PLN Rp 8,23 triliun, BNI Rp 7 triliun.

Lalu untuk KAI-KCJB Rp 4,1 triliun, Waskita Karya Rp 3 triliun, BPUI Rp 2 triliun, Adhi Karya Rp 2 triliun, Perumnas Rp 2 triliun.

Selain itu, BTN juga mendapat kucuran PMN sebesar Rp 2 triliun, RNI Rp 1,2 triliun dan Damri Rp 250 miliar.

"Jadi, totalnya Rp 72,449 triliun, dari rapat bulanan dengan Kemenkeu angka ini belum ketemu, tapi kurang lebih 90 persen dan kami tetap memberanikan diri meminta dukungan dari anggota dewan," ujar Erick.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel