Kementerian ESDM: Realisasi investasi ketenagalistrikan masih minim

·Bacaan 2 menit

Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi ketenagalistrikan masih terbilang minim dengan angka 1,82 miliar dolar AS atau setara Rp26,19 triliun pada kuartal I 2021, sedangkan target yang ditetapkan tahun ini 9,91 dolar AS.

"Nilai 1,82 miliar dolar AS ini kalau dibandingkan target total 9,91 dolar AS itu hitungan saya 18,4 persen, jadi masih minim," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta, Jumat.

Rida menjelaskan pandemi COVID-19 yang masih melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menghambat masuknya tenaga kerja asing, peralatan, dan material sehingga pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan.

Selain itu permintaan listrik yang berkurang hingga penurunan kemampuan pendanaan PLN akibat penurunan penjualan listrik dari pelanggan non-subsidi, terutama industri dan bisnis.

Baca juga: Investasi listrik sepanjang 2020 hanya capai 59 persen dari target

"Ada alasannya kenapa belum tercapai...karena COVID-19 masih melanda mengurangi pergerakan orang serta alat dengan sendirinya memperlambat pergerakan dolar, sehingga menyebabkan realisasinya seperti itu," kata Rida.

Dari total realisasi investasi yang tercatat pada April 2021 pekerjaan konstruksi yang terus bergerak terdiri dari proyek pembangkit sebesar 1,01 miliar dolar AS atau setara Rp14,51 triliun dan proyek transmisi 340 juta dolar AS atau sekitar Rp4,87 triliun.

Selanjutnya proyek gardu induk 180 juta dolar AS atau sekitar Rp2,65 triliun dan proyek distribusi mencapai 290 juta dolar AS atau setara Rp4,17 triliun.

"Kita masih punya waktu untuk mendorong realisasi agar subsektor ketenagalistrikan ini, juga bisa berkontribusi terhadap pencapaian investasi secara nasional," kata Rida.

Baca juga: ADB biayai pembangkit listrik turbin gas terbesar di Indonesia

Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi ketenagalistrikan tersebut pemerintah akan meningkatkan kemudahan masuknya tenaga kerja asing maupun peralatan dari luar negeri dengan menerbitkan Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional, menyelesaikan masalah pembebasan lahan hingga renegosiasi kontrak PLN dengan perusahaan listrik swasta untuk perpanjangan Commercial Operation Date (COD).

Pemerintah juga berupaya meningkatkan permintaan listrik melalui koordinasi percepatan pertumbuhan potensi permintaan listrik baru di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata strategis nasional, sentra kelautan dan perikanan terpadu, serta smelter.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan pendanaan PLN melalui pemberian kompensasi tarif dan peningkatan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PNM).

Baca juga: Cadangan listrik melimpah, PLN ajak investor tanamkan modal di Sumbar