Kementerian ESDM-TNI AL teken komitmen pengawasan migas lepas pantai

Risbiani Fardaniah
·Bacaan 2 menit

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) kembali menandatangani kerja sama bantuan personel dalam pengawasan minyak dan gas bumi (migas) di lepas pantai.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama pengawasan ini telah terjalin sejak tahun 1967 dalam bentuk Staf Khusus Urusan Maritim Minyak dan Gas Bumi (Susmar Migas).

"Mengingat payung hukum yang sudah terlalu lama, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini," kata Tutuka Ariadji.

Baca juga: Pengamat: Izin eksplorasi migas di tengah laut jangan gegabah

Susmar Migas memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan migas di lepas pantai karena ikut membantu pengamanan objek vital nasional dari aspek kemaritiman. Apalagi pemerintah berkomitmen untuk mengejar target produksi 1 juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari.

"Untuk itu peranan Susmar Migas diperlukan dalam mendukung target pemerintah," kata Tutuka.

Sementara itu Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksama Muda TNI Irwan Achmadi menuturkan perbantuan personel dalam kegiatan migas merupakan wujud sinergitas antara kedua instansi dalam membangun ekonomi nasional.

"Pengelolaan sumber daya laut yang baik akan menjamin ketersediaan energi bagi rakyat Indonesia. Jumlah cadangan migas yang besar untuk jangka panjang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Irwan Achmadi.

Baca juga: KKP: Syarat izin migas di laut adalah pemulihan ekosistem

Susmar Migas sebagai koordinator lapangan memiliki tugas untuk menyediakan data dan informasi tentang kegiatan eksplorasi migas lepas pantai kepada pemerintah.

Data dan informasi tentang kegiatan eksplorasi migas di perairan Indonesia merupakan materi penting bagi TNI AL dan instansi-instansi kementerian yang secara aktif melakukan kegiatan di laut.

"Laut yang aman akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam merealisasikan dan mengembangkan eksplorasi sumber daya laut nasional," katanya.

Baca juga: Indonesia gandeng IEA akselerasi program transisi energi