Kementerian ESDM tuntaskan 100 persen rasio elektrifikasi pada 2022

·Bacaan 3 menit

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis mampu menuntaskan target 100 persen rasio elektrifikasi atau seluruh wilayah Indonesia teraliri listrik pada 2022.

"Kita tuntaskan (rasio elektrifikasi) semua tahun depan. Target rasio elektrifikasi pada tahun 2022 mendatang bisa mencapai 100 persen," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (27/5/2021) sebagaimana dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat.

Untuk mencapai target tersebut, sambungnya, dibutuhkan investasi sebesar Rp12,02 triliun, yang apabila da
na tersedianya kurang dari jumlah tersebut, maka target 100 persen rasio elektrifikasi bergeser ke tahun berikutnya.

"Kita sudah hitung kira-kira butuh Rp12,02 triliun. Kalau dana APBN adanya hanya Rp5 triliun, ya berarti bergeser target 100 persen rasio elektrifikasinya ke tahun berikutnya," kata Rida.


Baca juga: Tahun ini rasio elektrifikasi RI ditargetkan 99,9 persen

Rida menyebutkan hingga kuartal I 2021, rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,28 persen dan rasio jumlah desa berlistrik sebesar 99,59 persen.

Rinciannya, untuk rumah tangga, masih terdapat 542.124 unit yang belum menerima aliran listrik. Sementara, jumlah desa yang belum teraliri listrik mencapai 346 desa. "Data ini bersifat dinamis," jelas Rida.

Selain rasio elektrifikasi dan desa berlistrik, terdapat program lain yang menjadi sasaran utama pemerintah, yaitu tingkat mutu pelayanan. "Tiga hal ini akan menjadi komponen utama dalam Program Indonesia Terang," jelas Rida.

Guna memenuhi target tersebut, terdapat sejumlah strategi yang disiapkan pemerintah bersama PT PLN (Persero). "Strategi ini sangat situasional dan menyesuaikan survei di lapangan tergantung wilayahnya," ungkap Rida.

Beberapa di antaranya dengan memasifkan perluasan jaringan (grid extension) melalui penyambungan desa atau rumah tangga yang dekat dengan grid PLN. Terdapat 24 desa untuk perluasan jaringan pada 2021.

Selanjutnya ada mini grid, yaitu pembangunan pembangkit berbasis EBT setempat untuk kelompok masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Terdapat 37 desa pada 2021.


Baca juga: Presiden Jokowi: Rasio elektrifikasi di Indonesia capai 99,48 persen

Terakhir, pembangunan pembangkit EBT, stasiun pengisian energi listrik (SPEL), dan alat penyalur daya listrik (APDAL), yang diperuntukkan bagi masyarakat yang bermukim tersebar (scattered).

Terdapat 20.711 unit APDAL atau yang dikenal tabung listrik untuk 285 desa pada 2021 yang berasal dari APBN 2021 dan SPEL oleh PLN. "Program ini sedang berjalan," jelas Rida.

Strategi lain yang tengah diupayakan pemerintah adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga suiya (PLTS) dan listrik desa. Harapannya, dengan cara ini daerah terpencil yang ada di pelosok Indonesia bisa mendapatkan listrik dengan pembangunan pembangkit yang mudah dan murah.

Tak hanya itu, Rida juga akan mengizinkan PLN membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) apabila membangunnya di daerah terpencil.

"Saya bilang kepada PLN, ya, tidak apa-apa kalau harus pakai PLTD, saya tutup mata deh. Yang penting daerah pelosok ini nyala dulu listriknya. Nanti baru, misalnya, dalam waktu lima tahun PLTD itu kemudian diganti dengan yang EBT," ujar Rida.

Selain pembangunan pembangkit, menurut dia, hal yang perlu diperhatikan adalah membangun transmisi listrik ke daerah terpencil. Saat ini, pembangunan transmisi sudah digencarkan agar interkoneksi bisa berjalan, ujar Rida.


Baca juga: Begini cara Kementerian ESDM listriki desa terpencil dalam waktu dekat

Baca juga: Keterlibatan investasi listrik swasta harus atasi hambatan regulasi

Baca juga: Rasio elektrifikasi Papua dan Papua Barat capai 97 persen