Kementerian PPPA sesalkan terdakwa JE tidak ditahan

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan pihaknya menyesalkan JE, terdakwa pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan di Kota Batu, Jawa Timur tidak ditahan sejak awal proses hukum berjalan.

"Tersangka JE tidak ditahan sejak penyidikan sampai saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Kalau ancaman hukumannya di atas lima tahun, seharusnya ditahan," kata Nahar di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini, seharusnya sejak awal tersangka dapat ditahan karena ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara sesuai pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kasus tersebut saat ini, tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang yang dilakukan secara tertutup mengingat perkara kesusilaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca juga: Menteri PPPA: Ada tantangan dalam penanganan kasus kekerasan

Baca juga: Kemen PPPA kawal kasus kekerasan seksual di Buru Selatan

Rencananya, pada 20 Juli 2022, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Batu, lalu sidang selanjutnya agenda penyampaian pembelaan (pledoi) atas tuntutan pidana JPU, oleh tim penasehat hukum terdakwa JE.

"Sebanyak 15 saksi korban telah diminta keterangannya sejak pemeriksaan di Polres Batu dan di dalam persidangan. Meski yang diminta keterangan hanya 15 saksi korban, namun diduga korban lebih dari 15 orang," tutur Nahar.

Nahar mengatakan bahwa Kementerian PPPA mendorong proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 76D dan 76E UU 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimum 15 tahun penjara dan dapat ditambah 1/3 karena tersangka adalah guru/pengasuh sekolah.

Pihaknya menambahkan sejak diterima laporan kasus kekerasan seksual tersebut, Kementerian PPPA telah melakukan penjangkauan dan pendampingan melalui Tim Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) ke Kota Batu bersama Tim Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Jawa Timur.

Baca juga: Kemen PPPA dorong hukuman adil pelaku kekerasan seksual anak di Blitar

Baca juga: Kemen PPPA : Guru perkosa 7 siswi Purbalingga hukum maksimal kebiri

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel