Kementerian PU Tingkatkan Fokus Infastruktur Perbatasan

Jakarta (Antara) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan fokus pada peningkatan pembangunan beragam infrastruktur di kawasan perbatasan dengan cara meningkatkan anggaran untuk hal tersebut dari tahun ke tahun.

"Kami memandang penting pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan," kata Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Ruchyat Deni Djakapermana di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, indikasi bahwa Kementerian PU memandang penting infrastruktur di kawasan perbatasan adalah dari adanya peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun.

Ia menjabarkan, total alokasi dana tahunan anggaran 2012 untuk program tersebut dari berbagai direktorat jenderal di Kementerian PU adalah sebanyak Rp5,22 triliun, sedangkan untuk tahun anggaran 2013 mencapai Rp5,65 triliun.

Sedangkan pada tahun 2014, perkiraan alokasi dana untuk program kegiatan Kementerian PU di kawasan perbatasan diestimasi lebih dari Rp5,84 triliun.

Ia juga mengemukakan, dukungan infrastruktur PU di kawasan perbatasan tersebar di 111 kecamatan, 38 kabupaten, dan 12 provinsi.

Ke-12 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah mempersiapkan lima agenda utama pengelolan perbatasan negara yang dicapai selama 2013, guna meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di Tanah Air.

"Kelima agenda utama itu digunakan untuk mengendalikan kawasan perbatasan, yang sebagian besar anggarannya digunakan untuk menstimulasi daya ungkit pembangunan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam Rapat Kerja V Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/7).

Kelima agenda utama tersebut adalah terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah negara peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, pengembangan ekonomi kawasan, peningkatan pelayanan sosial dasa dan penguatan kelembagaan.

Dengan anggaran yang terbatas, maka BNPP kemudian mendorong kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk membantu memberikan perhatian di kawasan perbatasan. (04/and)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.