Kementerian PUPR bangun 1.055 huntap untuk penyintas bencana di Palu

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun hunian tetap (huntap) Tondo 2 Palu paket 2B sebanyak 1.055 unit untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi.


"Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan," kata Direktur Jendral (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto usai peletakan batu pertama pembangunan huntap korban bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

Pembangunan huntap untuk korban bencana alam 28 September 2018 di Sulawesi Tengah, lanjutnya, merupakan komitmen pemerintah pusat memenuhi kebutuhan mendasar warga penyintas.

Oleh karena itu pekerjaan konstruksi hunian tersebut dilaksanakan merujuk pada perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Sulteng.

Pembangunan hunian dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang diantaranya pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan, ruang terbuka hijau, dinding penahan tanah, kolam retensi dan pemasangan bronjong, termasuk penyediaan air baku untuk sambungan rumah tangga.

"Huntap Tondo 2 dibangun di atas lahan seluas 65,31 hektare dengan luas kavling tapak 150 meter per segi," ujar Iwan.

Baca juga: Kementerian PUPR bangun SPAM layani kebutuhan air di huntap Palu

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto. ANTARA/Moh Ridwan
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto. ANTARA/Moh Ridwan


Ia mengemukakan rencana pembangunan hunian ini baru bisa terealisasi tahun 2023 karena berbagai kendala teknis, salah satunya mengenai status lahan, yang pada 2022 pemerintah daerah setempat telah menyelesaikan sejumlah permasalahan atas lahan tersebut.

"Sepanjang lahan siap dalam artian tidak ada klaim dari masyarakat maupun pihak lain, maka PUPR cepat merealisasikan. Alhamdulillah, Kota Palu sudah aman dan kami upayakan tahun ini pekerjaan hunian rampung," tutur Iwan.

Pihaknya memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur akibat dampak bencana, seperti yang sudah dilakukan pasca-erupsi Gunung Semeru misalnya. Direktorat Jendral Perumahan membangun 2.000 unit hunian dan selesai dalam jangka waktu 135 hari. Begitu pun pasca-gempa Cianjur telah terbangun 90 unit hunian dalam tempo 30 hari.

"Pada intinya, lahan harus clear and clean. Ketika syarat itu sudah terpenuhi, kegiatan konstruksi juga semakin cepat," ujar Iwan.

Baca juga: Wapres minta PUPR dahulukan bangun jalan strategis Palu pascabencana