Kementerian PUPR dan Jepang perkuat kerja sama pembangunan IKN di G20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia memperkuat kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Jepang dalam pertemuan bilateral yang menjadi bagian KTT G20 di Bali.

"Terima kasih kepada Pemerintah Jepang khususnya MLIT dan JICA yang telah membantu kami dengan mengirimkan beberapa tenaga ahli, terutama untuk supervisi pembangunan infrastruktur IKN yang sedang berlangsung," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).

Terkait dengan pertanyaan kemungkinan partisipasi investor, Basuki menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN, investor asing juga dapat terlibat misalnya untuk membangun rumah sakit, sekolah, pasar, dan infrastruktur lainnya.

"Diharapkan para pengusaha Jepang bisa ikut berinvestasi dalam pembangunan IKN," katanya.

Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT) Jepang Mizushima mengatakan bahwa Jepang memiliki ketertarikan yang besar terhadap proyek IKN.

Berdasarkan permohonan Menteri MLIT, JICA telah mengajukan surat kepada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga untuk melakukan survei di IKN pada akhir November ini.

"Melalui survei ini, kami ingin bertukar pendapat secara aktif dengan Indonesia terkait pembangunan kota berkelanjutan di IKN," ujar Wakil Menteri Mizushima.

Sebelumnya,Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi rencana Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia menambahkan, rencana awal konstruksi akan dimulai pada 2024, namun Kementerian PUPR berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023.

Baca juga: Kementerian PUPR sebut 30 paket tender untuk KIPP IKN sudah terkontrak
Baca juga: Kementerian PUPR targetkan hunian pekerja konstruksi IKN tuntas 2023
Baca juga: LPJK PUPR: Optimalisasi TKDN dalam pembangunan IKN buka lapangan kerja