Kementerian Sosial perbaiki DTKS agar BLT BBM tepat sasaran

Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan agar BLT BBM, bantuan langsung tunai yang disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli warga saat harga bahan bakar minyak naik, tepat sasaran.

"Kita tiap bulan memperbaiki data. Jadi daerah memasukkan kemudian kita perbaiki, kemudian juga kita cross-check (cek silang) dengan data kependudukan, karena ada yang meninggal dan sebagainya," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pemerintah menyalurkan dana BLT BBM hingga Rp12,9 triliun bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

Menurut dia, bantuan sosial tersebut merupakan tambahan bantuan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Jadi, penerima irisan. Jadi, penerima PKH dan penerima BPNT tapi enggak boleh dobel, karena ada penerima PKH dan penerima BPNT, dia terima dua. Tapi ini enggak boleh dobel. Jadi ketemu lah 20,65 (juta)," katanya.

Setiap keluarga penerima manfaat mendapat BLT BBM senilai Rp600.000 untuk empat bulan, yang dibayarkan dua kali masing-masing Rp300.000.

Penyaluran BLT BBM dilakukan oleh PT Pos Indonesia mulai 1 September 2022.

Menteri Sosial mengatakan bahwa pemerintah menyalurkan BLT BBM sebagai pengalihan subsidi BBM guna membantu warga menghadapi peningkatan harga bahan pangan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Baca juga:
Presiden: Suntikan BLT BBM untuk jaga daya beli masyarakat
Menteri BUMN yakin Pos Indonesia mampu salurkan BLT BBM tepat sasaran