Kemkumham Kembali Peroleh Predikat WTP dari BPK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan, Moermahadi Soerja Djanegara, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kemkumham 2011 di Jakarta, Kamis, mengatakan dengan opini tersebut BPK menilai Laporan Keuangan Kemkumham telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemkumham tanggal 31 Desember 2011 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAK).

Meski demikian, menurut Moermahadi, opini WTP tersebut tidak dapat diartikan bahwa Laporan Keuangan Kemkumham tahun 2011 telah disusun berdasarkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang sangat baik dan efektif, serta telah terbebas atau bersih dari permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hasil pemeriksaan mengungkapkan masih adanya beberapa kelemahan SPI walau tidak cukup materil di lingkungan Kemkumham antara lain pencatatan dan pelaporan pendapatan belum sepenuhnya memadai.

Seperti halnya penerimaan hibah secara langsung belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan, kesalahan pembebanan mata anggaran belanja dan pelaporan persediaan belum tertib karena belum sempurnanya beberapa peraturan internal tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemkumham.

Sedangkan atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan, BPK menemukan permasalahan antara lain mengenai denda keterlambatan atas realisasi belanja barang dan belanja modal, serta kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan belanja modal.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan pekerjaan yang mudah mengingat sebelumnya BPK memberikan opini WTP dengan paragraf penjelasan.

Menurut Menkumham, bukan pekerjaan mudah mengelola 757 satuan kerja, dengan bidang tugas yang cukup variatif mencakup 12 program sebagaimana yang ada dalam rencana kerja Kemkumham.

Amir Syamsuddin membenarkan masih ada beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan, hal ini tercermin dari hasil audit oleh rekan-rekan auditor yang menemukan beberapa indikasi penyimpangan yang disebabkan kekurangcermatan dan ketelitian dari para pengelola keuangan dan lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.